Aktor Utama Skandal E-KTP Tidak Tersentuh

JAKARTA - Penuntasan kasus korupsi, khususnya dalam skandal E KTP, aktor utama atau gembongnya tidak tersentuh sama sekali. Bahkan tidak ada upaya mengembangkan penyidikan pada level yang lebih tinggi lagi. Yang diproses justru pada level bawah yang hanya dijadikan pesakitan.

“KPK tidak menyentuh aktor besarnya, sehingga aktor utama tidak diproses hukum. Pelaku pada level bawah yang disasar. Sementara aktor utamanya tidak disentuh dan ditindak lanjuti, padahal dalam beberapa kesaksian telah terungkap siapa aktor-aktor besarnya,”ungkap Isti Nugroho selaku budayawan sebagai moderator, membuka diskusi publik bertajuk Korupsi di Lingkaran Elit Politik, Skandal E-KTP di Indemo, kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017). Menghadirkan narasumber Pengamat Politik Publik, Dr Herdi Syahrasad, dan turut hadir politik senior, Hariman Siregar.

Isti Nugroho menambahkan, para politisi Indonesia saat ini kebanyakan menjadikan dunia politik bukan sebagai panggilan jiwa. Karena itulah, maka persoalan-persoalan pelik yang terjadi, termasuk pemberantasan korupsi, tampak berjalan di tempat saja. “Politik bukan panggilan jiwa, namun berhenti menjadi sebuah karier,”ujarnya..

Dr Herdi Syahrasad menilai penuntasan kasus korupsi, khususnya dalam skandal E KTP ini, aktornya tidak terungkap karena biasanya ada kekuatan besar yang melindunginya, dan masuk dalam lingkaran kekuasaan dan kekuatan politik, banyak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, ia mensinyalir sejumlah parpol terlibat dalam korupsi mega triliunan tersebut. Lantaran, dalam struktur ekonomi politik yang butuh dana besar dalam pilpres, parpol membutuhkan biaya besar untuk Pemilu dan Pilpres. ”Parpol menggaruk uang dari projek itu, sehingga menjadi demokratisasi korupsi,”ungkapnya.

Dosen Universitas Paramadina ini belum puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berharap KPK kerja keras secara all out untuk menuntaskan persoalan korupsi yang sudah menggurita di Indonesia. Terutama dalam skandal E-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah dan para aktor dibelakang kasus tersebut belum tersentuh. ”Kita bisa lihat, seperti Miriam, Andi Narogong itu kan masih mata rantai yang lemah,”sebut Herdi.

Menurutnya, supaya aktor utama maupun dalangnya ditangkap, harusnya KPK tidak tebang pilih. Tapi saat ini KPK dirasa masih tebang pilih ini, hingga aktor utama tidak diproses hukum dan pelaku yang tidak signifikan dan level sedang. Sementara aktor utamanya bisa lolos,”terangnya. (igo)