PDAM Tirtanadi Fokus Tingkatkan Layanan Wujudkan SPAM Mebidangro

Medan(ABP)

PDAM Tirtanadi diminta untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, termasuk kualitas air bersih yang belakangan kurang memenuhi harapan. Karena penyediaan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu Komisi C program Sistem Penyediaan Air Minum Medan Binjai Deli Serdang Karo (SPAM Mebidangro) tahun 2016.

Demikian terungkap pada RDP Komisi C DPRD Sumut dengan PDAM Tirtanadi di ruang rapat, Selasa (2/2). RDP tersebut dipimpin Ketua Ketua Komisi C, Zeira Salim Ritonga didampingi Wakil Ketua, H.Hanafiah Harahap dan Sekretaris, Effendi Napitupulu.

Sejauh ini, kata Zeira, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membangun sumber air bersih agar bisa langsung diminum. Untuk itu pihaknya bersama PDAM Tirtanadi berencana menemui Kementerian PU Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat) dan kementerian terkait, serta Komisi V DPR-RI guna mengetahui komitmen pemerintah pusat dalam membangun pipanisasi air bersih sumut sesuai nawacita yang menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Disebutkan, PDAM Tirtanadi memiliki tanggung jawab dan kewajiban menyalurkan air bersih kepada masyarakat Sumut. Untuk itu, dibutuhkan ekspansi PDAM Tirtanadi dengan meningkatkan permodalan. Komisi c juga akan mendorong PDAM segera mengusulkan revisi ranperda tahun 2009 tentang penyertaan modal ke DPRD Sumut agar secepatnya dibahas.

Sementara Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo membentangkan program kerja tahun 2016. Salah satunya meningkatkan program air limbah masyarakat yang kini sedang gencar-gencarnya dilakukan. Pihaknya juga tetap melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat tentang pentingnya penanganan air limbah masyarakat.

MENUNGGU ARAHAN

Lebih lanjut Sutedi menyebutkan, pihaknya saat ini sedang menunggu kepastian mengenai penghapusan hutang perusahaan senilai USD 11,9 Juta dari Asian Development Bank (ADB). Hutang tersebut merupakan pinjaman perusahaan sejak tahun 2006 lalu yang hingga saat ini masih terus dibebankan kepada BUMD Sumut.

"Untuk angsuran pembayaran tahun 2016 kami sengaja menunda pembayarannya karena adanya instruksi dari pemerintah pusat mengenai kemungkinan penghapusan hutang seluruh PDAM secara nasional. Bahkan pada Rakernas DPP Perpamsi baru-baru ini, Pemerintah Pusat menyampaikan rencana kebijakan penghapusan hutang tersebut," kata Sutedi pada wartawan.

Diakuinya, mereka terima pemerintah pusat skema pelunasan hutang tersebut dibagi dua yakni menjadi penyertaan modal dari pemerintah pusat kepada PDAM se Indonesia dan skema kedua yakni menjadi hibah yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah. Kedua skema ini menurutnya akan diikuti dengan petunjuk teknis mengenai peruntukan dana tersebut pada masing-masing perusahaan pelayanan publik (Publik Service Obligation) tersebut.

Saat ditanya kapan penghapusan ini disampaikan, Sutedi berharap dalam 2-3 bulan ini. Dengan adanya penghapusan hutang ini pihaknya akan fokus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. (dey)