Fraksi Gerindra Rekomendasikan Pencopotan Kadis Pendidikan Sumut

Medan(ABP)

Sejauh ini ada beberapa pimpinan SKPD tersandung masalah hukum yang menunjukkan kinerja SKPD tersebut tidak hanya buruk dari sisi managerial tapi buruk dari sisi integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Sebagai contoh kasus dugaan korupsi proyek pengadaan revitalisasi peralatan praktek dan perlengkapan pendukung teknis permesinan pada SMKN Binaan Disdik Provsu di Jalan Karya Dalam Medan tahun anggaran 2014 sebesar Rp.11.54 M yang kini sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Medan," kata Jubir Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Fajar Waruwu pada sidang paripurna atas pandangan umum terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut tahun anggaran 2014 di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis, (2/7).

Pandangan umum tersebut ditandatangani Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Ir.Yantoni Purba, MM dan Sonny Firdaus. Untuk itu, pintanya, Gubsu, Gatot Pujo Nugroho harus merespon hal itu sesuai dengan kewenangan yang ada untuk segera melakukan evaluasi untuk mewujudkan dinas pendidikan yang bersih dan berwibawa dimata publik.

Sekaitan dengan, maka tidak berlebihan apabila Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut merekomendasikan untuk mengganti Kadis Pendidikan Sumut Provinsi Sumut yang saat ini dipegang Masri.

Selain itu, dalam rangka efektifitas kinerja SKPD maka kepada Gubsu disarankan agar pimpinan SKPD baik dinas, biro, badan yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt) untuk segera didefinitifkan dan sekaligus melakukan pergantian kepala SKPD yang sudah memasuki masa purna bakti (usia pensium) dengan tetap mengedepankan kapasitas dan profesionalisme birokrat yang akan ditunjuk, contoh Plt Dinas Pertanian, Plt. Badiklat, Plt Dinas Sosial dan lainnya.

Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti berbagai hal yang terkait dalam laju pembangunan di Sumut diantaranya alokasi anggaran dan pembangunan yang tidak berkeadilan, kurangnya manfaat pembangunan dan kelemahan pembangunan. (dey)