Fraksi Demokrat Soroti Pengelolaan Keuangan Daerah Tanpa Kreatifitas

Medan(ABP)

Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut meminta Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah (Dinas Pendapatan Daerah) untuk benar-benar dapat melakukan evaluasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Muhri Fauzi Haviz

Hal ini penting untuk disampaikan mengingat dari tahun ke tahun penyampaian baik pada Rencana APBD maupun Pelaksanaan APBD, kami menilai tidak terlihat adanya lompatan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Muhri Fauzi Haviz menyampaikan hal itu pada sidang paripurna atas pandangan umum terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut tahun anggaran 2014 di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis, (2/7).

Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumut, H.Ajib Shah. Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut ditandatangani Ketua dan Sekretaris, H.Saleh Bangun dan Sopar Siburian.

Disebutkan, secara umum dapat dikatakan pengelolaan keuangan daerah di Sumut senantiasa terjebak pada siklus rutinitas, tanpa pernah melakukan lompatan yang melahirkan inovasi dan kreatifitas yang dapat mempercepat gerak dan langkah serta percepatan pembangunan daerah.

"Belum terselesaikannya berbagai bentuk kewajiban Pemprovsu kepada semua pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga lainnya adalah salah satu bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Sumut berada pada satu labirin yang sulit untuk menemukan jalan keluar," tandasnya seraya menambahkan, bahwa berbagai kendala dalam perencanaan dan realisasi yang memiliki deviasi yang cukup tajam, dalam kenyataannya sering mencari kambing hitam kepada masyarakat yang kurang tingkat kesadarannya dalam membayar pajak, utamanya pajak kendaraan bermotor.

Di sisi lain, diungkapkan bahwa kegagalan tingkat capaian pajak daerah dan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD) sebagai sumber PAD, merupakan salah satu sebab terjadinya fenomne gagal bayar bayar sejumlah kewajiban Pemprovsu kepada Pemerintah Kabupaten/kota baik Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Pemprovsu kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumut.

"Untuk itu Fraksi Demokrat meminta dilakukannya model pendekatan dan strategi perencanaan keuangan daerah yang berbasis riset mendalam dengan hasil dan prediksi pendataan daerah yang lebih terukur. Dengan kata lain, Pemda harus sudah meninggalkan model pengelolaan keuangan daerah yang terkesan tambal sulam dan sering menempuh jalan-halan pintas sesaat, yang berdampak dilakukannya kebijakan rasionalisasi pada hampir semua SKPD. Jadi berhentilah berperilaku dengan cara-cara seperti itu," tegas Fauzi.

Menurut Fraksi Demokrat, cara-cara selama ini adalah sangat kontradiktif dengan visi Sumut sebagai provinsi berdaya saing. "Berdaya saing indikator pokoknya adalah keunggulan (Advantage) danb keunggulan hanya dapat dicapai dengan perencanaan yang mapan berbasis riset dan teknologi, bukan cara-cara try and error yang dalam kenyataaannya sering mendatangkan kegagalan. (vandey).