Kejatisu Geledah RSUD Sultan Sulaiman

Medan(ABP)

Terkait kasus korupsi alkes dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan di Kab. Serdang Bedagai yang mendapat dana sebesar Rp 5 Miliar yang bersumber dari APBN-T tahun 2012 sebesar Rp 116 Miliar. Untuk menindak lanjuti penyidikan, tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, melakukan penggeledahan terhadap RSUD Sultan Sulaiman, Rabu (4/2/2015) siang.

Tim penyidik yang mengenakan rompi merah dilapis hitam yang bertuliskan dibagian belakangnya Satuan Khusus Pemberantas Korupsi ini pun langsung melakukan pemeriksaan di beberapa ruang rumah sakit.

Pemeriksaan pun dilakukan sekitar 1,5 jam, dan kemudian tim membawa beberapa dokumen dan data-data untuk kepentingan penyidikan.

Menurut Ketua Tim Penyidik, Hendri Silitonga, penggeledahan dilakukan untuk melakukan pemeriksaan alat-alat kesehatan.

"Penggeledahan ini untuk mencocokkan barang atau alat-alat yang yang digunakan apakah sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam laporan," jelasnya.

Dari pengeledahan itu, penyidik melakukan pendataan dan menyita sejumlah berkas dalam bentuk dokumen sebagai alat bukti baru untuk tindaklanjut proses penyeledikan yang dilakukan.

"Dalam penggeledahan itu ada juga kita bawa dokumen-dokumen dan data," jelasnya.

Saat ditanyai apakah ada kejanggalan dalam pemeriksaan tersebut, dirinya mengaku tidak menemukannya.

"Tadi setelah kita periksa beberapa ruangan, tidak ada kejanggalan dan semuanya bagus," terangnya.

Dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka yakni, B. 

Dewi Korawati selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Hj Nurjannah menjabat sebagai Ketua kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) dan SLG selaku rekanan Direktur CV NIG dari Kabupaten Sergei.

Untuk Dewi dan Hj Nurjannah, sudah terlebih dahulu dikirim ke Lapas Wanita sementara untuk rekanan belum dilakukan penahanan.