Poldasu Jangan Pilih Kasih Tangkap Koruptor BDB

Medan(ABP) 

Pasca ditetapkannya anggota DPRD Sumut dari Fraksi Hanura Zulkifli Efendi Siregar menjadi tersangka oleh Polda Sumut, Kamis (11/9) kemarin, diharapkan titik awal mampu menyapu bersih oknum-oknum anggota DPRD Sumut lainnya yang diduga ikut berperan dalam pemulusan penganggaran BDB T.A 2012, di 33 Kab/ Kota yang ada di Sumut sebesar Rp.1,7 Triliun. 

"PW HIMMAH minta agar Kapoldasu jangan pilih kasih tangkap koruptor yang ada di Sumut, khususnya soal BDB," ujar Ketua Ketua Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumut, Nurul Yaqin Sitorus kepada Wartawan, Minggu (14/9) malam di Medan. 

Lebih lanjut dijelasnya Nurul, Zulkifli ditetapkan tersangka atas dugaan memuluskan proyek alat-alat kesehatan (Alkes) dan KB diduga mark up di enam Kabupaten/Kota di Sumut kita menyakini korupsi BDB di kelola bersama-sama oleh DPRD Sumut. 

Karena kebijakan banggar dalam pengesahan anggaran bersifat kolektif dan kolegial. 

Dikatakan Nurul, jika hanya Zulkifli yang ditetapkan sebagai tersangka, PW HIMMAH menilai Kapolda belum berhasil menangani kasus korupsi di Sumut. 

"Kita melihat Kapolda Sumut bekerja biasa-biasa saja. Dari kacamata publik juga melihat ada keganjilan dalam penanganan kasus tersebut. Karena semua saksi yang di periksa oleh Poldasu terindikasi ikut menikmati fee proyek alkes dan KB tersebut. 

Pastinya pimpinan DPDSU tidak mungkin tidak mengetahuinya. "Zulkifli dan anggota banggar lainnya kan tau kalau anggaran BDB sengaja di arahkan ke rekanan Ridwan Winata. 

Tidak mungkin mereka tidak ikut memuluskan, kalau bukan karna ada imbalan (fee). Dan, tidak mungkin anggota banggar setuju-setuju saja dalam proses bageting tersebut." Kata Nurul. 

Dalam hal ini HIMMAH sumut tidak meragukan kapasitas penyidik Polda sumut dalam menyikapi persoalan BDB ini. Namun kita juga tidak mau Penyidik Poldasu terkesan tebang pilih. 

Karena opini publik saat ini menilai Penyidik Krimsus Polda Sumatera kinerjanya terkesan Lamban, apa lagi Zulkifli sebagai tersangka kasus ditetapkan sebagai Poldasu tersangka dalam kasus dugaan mark up proyek alat-alat kesehatan (Alkes) dan KB di enam Kabupaten/Kota di Sumut hanya sendirian. 

Sikap Kapolda Sumut menaruh kecurigaan publik, mestinya bukan hanya Zulkifli saja yang ditetapkan sebagai tersangka. 

Tapi semua anggota banggar juga harus ikut, masalah proses saya fikir tidak begitu rumit dan sulit jika berkaitan tentang bukti-bukti keterlibatan anggota Banggar DPRD SU diseriusi. 

 "Meskipun Poldasu sudah memintai keterangan anggota Banggar di antaranya Ketua DPRD-SU Saleh Bangun, Wakil Ketua Banggar DPRD-SU Kamaluddin Harahap, M. Affan, dan anggota Banggar Budiman Nadapdap, kasus dugaan mark up Alkes ini bermula dari keterangan tersangka korupsi Alkes di Tobasa, yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Tobasa, Haposan Siahaan dan rekanan, Ridwan Winata (48) Dirut PT Magnum Global Mandiri (MGM), pemenang tender pengadaan Alkes. "Zulkifli sebagai tersangka oleh Poldasu agar menjadi pintu masuk untuk menelusuri oknum-oknum anggota DPRD yang disinyalir ikut terlibat," tegas Nurul Yakin Sitorus. 

Perlu diketahui, selain kasus yang menjerat Zulkifli yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ada beberapa kasus yang sudah memang mendapat kepastian hukum. Seperti mantan Bupati Madina. 

Tipikor sudah menahan 13 tersangka termasuk diantaranya mantan Bupati Labusel dan 4 direktur rumah sakit masing-masing RSUD FL Tobing Sibolga, RSUD Tapanuli Tengah, RSUD Labuhan Batu Selatan dan direktur RS di Samosir. 

Namun hal ini selalu memberikan kesan lambannya proses penegakan hukum. Polda Sumut sengaja memilih orang-orang yang ingin di tetapkan sebagai tersangka. Ini menaruh kecurigaan jika kerja poldasu bersasarkan keuntungan dan kepentingan. 

"Seharus jika hukum itu ditegakkan semua harus mendaptkan perlakuan sama, itu prinsip hukum.Karena hukum yang tertinggi bukan kepentingan," terang Nurul. 

Ditambahkannya, "PW HIMMAH meminta kepada Kapoldasu yang baru agar tetap pada komitmennya siap memberantas koruptor di Sumut," tandas Yaqin. (Winda)