Ajib Shah : Sengketa Tanah Petani Jadi Agenda Pertama DPRD Sumut

Medan,(ABP) 

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan Serikat Petani Indonesia (SPI) di gedung DPRD Sumut, Rabu (24/09/2014) mendapat sambutan dari pimpinan sementara DPRD Sumut H. Ajib Shah. 

Pimpinan Sementara DPRD Sumut
Ajib Shah saat menerima unjukrasa.

Dihadapan ribuan petani H. Ajib Shah berjanji akan segera menyelesaikan sengketa tanah petani yang selama ini terjadi. "Untuk saat ini kami belum bisa melaksanakan apa yang menjadi tuntutan petani, disebabkan alat kelengkapan dewan saat ini belum terbentuk dan lengkap", ujarnya. 

Menurut Ajib, tapi untuk melanjutkan perjuangan para petani se-Indonesia saya berjanji masalah ini akan menjadi agenda yang pertama untuk diselesaikan oleh DPRD Sumut. DPRD Sumut akan mengajak Gubernur Sumut, Poldasu dan BPN untuk duduk bersama menyelesaikan sengketa tanah yang telah terjadi. Seluruh pengunjuk rasa menyambut gembira dengan tepuk tangan dan meneriakkan yel "Hidup Petani". 

Kedatangan pengunjuk rasa disambut anggota DPRD Sumut H.Ajib Shah dari Partai Golkar, Mustofawiayah dari Partai Demokrat, Muslim Simbolon dari Partai PAN, H Moh Nezar Djoeli ST dari Partai Nasdem, Efendi Panjaitan dari PDIP dan Ikrimah Hamidy dari Partai PKS. Sebelumnya, SPI melakukan unjuk rasa meminta agar DPRD Sumut menyelesaikan reforma agraria dan kebijakan yang menyejahterakan petani. 

 "Laksanakan reforma agraria sesuai dengan amanat Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 untuk mewujudkan kemandirian pangan," kata Zubaidah, koordinator aksi dalam orasinya. SPI Sumut juga menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang pernah membentuk Tim Rekonstruksi Sengketa Lahan di lahan bekas HGU PTPN II seluas 56.341,73 hektare di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. 

Namun dalam perjalanannya kebijakan itu dinilai belum bisa memberikan kontribusi positif dalam kerangka penyelesaian permasalahan keagrariaan di Sumut. 

"Kami mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DPRD Sumatera Utara agar segera membentuk tim penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan ormas tani sebagai salah satu unsurnya," sambung Zubaidah. SPI Sumut juga menuntut perlindungan keamanan dan hukum kepada para petani. 

Mereka meminta agar setiap oknum yang melakukan tindakan kriminal, seperti kekerasan, kepada setiap petani ditindak tegas. 

Para pendemo mencontohkan tindak kekerasan berupa perusakan rumah dan posko petani di Suka Makmur, Bandar Pasir Mandoge, Asahan. Sedikitnya 3 unit rumah dibakar di sana. 

Mereka menuding oknum aparat berseragam dan preman terlibat dalam aksi kekerasan ini.(lin)