Kerukunan Umat Bisa Terganggu Bila Kesenjangan Antar Kelompok Agama Semakin Lebar

PERAN MEDIA: Peran media sangat penting dalam menjaga/mengawal keutuhan NKRI
Presfektif lintas agama di Indonesia seperti yang disuarakan FKUB Kota Medan dan
PWI Sumut dalam dialog kerukunan bersama wartawan di Grand Kanaya Hotel Medan.

Medan,(ABP)
Kerukunan umat beragama akan terganggu bila jurang pemisah antar kelompok agama dalam aspek-aspek sosial dan budaya ini semakin lebar, termasuk jurang pemisah sosial baru yang akan muncul akibat krisis moneter global saat ini.
"Contohnya, konflik-konflik yang pernah terjadi bermula dari konflik murni tentang kesenjangan ekonomi atau politik, lalu bergeser dengan cepat menjadi konflik antara pemeluk agama," kata Pdt.DR.L.Karo Sekali, MTh saat menuangkan makalahnya berjudul
"Peran media dalam menjaga/mengawal keutuhan NKRI Presfektif Lintas Agama" pada dialog Kerukunan bersama wartawan di Grand Kanaya Hotel Medan, Sabtu(16/8).
Disisi lain, ia juga menyebutkan, tragedi Ambon, Halmahera, Poso, Sampit, Palangkalaraya dan beberapa daerah lain tak cuma mewartakan disharmoni masa kini, tapi juga masa depan bangsa. Kerukunan sosial seolah menjadi mimpi ketika sesama anak bangsa sulit mewujudkan titik akur. Karena konflik paling laten di negeri ini selalu berwarna SARA, terutama konflik berlatar belakang suku dan agama.
"Masalahnya, konflik antar suku mungkin bisa diatasi dengan kerangka resep nasionalisme, akan tetapi konflik antar agama sulit ditherapy dengan hanya mengandalkan jargon kebangsaan. Pasalnya, agama selalu dipandang sebagai entitas supranasional," cetus Karo Sekali. Menurutnya, kasus di Poso, Aceh, Sampit dan Maluku, bukan merupakan konflik agama.
Namun konflik kepentingan yang kemudian dibungkus atau dikemas dengan agama, salah satu tujuan penyelenggaraan dialog antar tokoh agama pusat dan daerah ini, antara lain adalah untuk menyerap kearifan-kearifan lokal yang terdapat di Sumatera Utara-Medan.
 Disebutkan, kerusuhan bernuansa SARA di beberapa daerah dalam 8 tahun terakhir pada dasarnya juga menunjukkan rendah dan lemahnya apresiasi rakyat dan elit terhadap adab demokrasi. Adab demokrasi, lanjutnya, jelas menjunjung tinggi penegakan hukum.
Tidak ada demokrasi tanpa penegakan hukum (law enforcement). Demokrasi tanpa hukum adalah democrazy yang memicu anarkisme.
Konflik SARA terjadi justru karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya apresiasi etika dalam penyelesaian masalah sosial berbangsa dan bernegara. "Konflik Poso, misalnya bisa jadi dipicu masalah kecil antara dua warga yang kebetulan berbeda agama.
Akan tetapi karena secara hukum masalahnya tak pernah diusut tuntas, maka problemnya menjadi rumit dan liar. Sehingga berakibat munculnya konflik lebih besar. Ini terjadi karena publik atau massa tidak percaya lagi pada hukum," ujarnya. (dey)