Di Forum Resilient Cities Asia Pasific, Illiza Dorong Terciptanya Database Kebencanaan Berbasis TIK

Melaka(ABP)

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menjadi salah satu panelis dalam acara The 2nd Asia-Pasific Urban Resilience and Adaptation/ 16th International Convention on Melaka Twin Cities yang digelar di Equatorial Hotel, Melaka, Malaysia. Acara yang mengangkat topik Database Disaster Management ini berlangsung pada 2-4 Maret 2016, Kamis (3/3/2016).

Wali Kota Illiza tampil pada sesi kedua bersama Wali Kota Shimla City-Srilanka Prashant Sirkek dan Wali Kota Dhaka-Bangladesh Shakti Sigh Choudbury. Hadir pula perwakilan dari Kampung Cham-Kamboja, dan Matale City-Srilanka. Sementara Rajesh Sharma (UNDP) dan Monalisa Sen (ICLEI) bertindak sebagai keynote speaker.

Dalam presentasinya, Illiza memaparkan kepada forum terkait upaya-upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal mitigasi bencana di Banda Aceh, terutama dalam penyusunan database kebencanaan. “Kami menyadari kota kami adalah kota yang rawan bencana. Kota kami adalah kota yang cukup parah merasakan dampak gempa dan tsunami sekitar satu dekade yang lalu. Kami juga pernah mengalami bencana banjir yang cukup parah, merasakan buruknya bencana badai tropis dan kebakaran.”

“Kami belajar dari bencana yang kami derita, menganalisis biaya bencana dan membangun upaya terbaik kami untuk berinteraksi dengan bencana. Pada saat gempa bumi dan tsunami 11 tahun lalu, kami belum siap dan merasakan derita yang luar biasa besar karena kurangnya kesiapsiagaan,” katanya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, kata Illiza, kesadaran pihaknya terhadap pentingnya mitigasi bencana sebagai bagian intergral dari perencanaan pembangunan semakin meningkat. “Tujuan utamanya adalah, beradaptasi dengan kondisi rawan bencana dengan cara mengimplementasikan strategi kota tahan bencana (risilient city), baik secara fisik maupun non fisik.”

Saat ini, Pemko Banda Aceh mengadopsi Sendai Framework untuk membangun pemahaman yang lebih baik terhadap risiko bencana dan dampaknya, serta menguatkan manajemen risiko. “Fokusnya pada pendekatan yang berbasis masyarakat dan multi sektor. Kami tidak hanya fokus pada gempa dan tsunami, namun juga pada bencana lain,” kata Illiza.

“Untuk itu kami menerapkan manajemen multi bencana yang terintegrasi yang melibatkan secara aktif peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana,” sambungnya seraya merincikan sejumlah komponen yang terlibat dalam mitigasi bencana yakni regulasi dan institusi, peralatan/perlengkapan, masyarakat, infrastruktur, unit darurat, dan kemudian membuat database dan aplikasi yang mengkombinasikan semua elemen tersebut.

Di tingkat lokal, katanya lagi, Pemko Banda Aceh mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana. “Kami juga membangun sistem peringatan dini tsunami yang berbasis teknologi canggih yang kami sebut Tsunami Early Warning System (TEWS), sehingga evakuasi dapat dilakukan sesegera mungkin.”

Illiza menambahkan, pihaknya juga telah menerapkan tindakan pengurangan dampak resiko bencana melalui perencanaan kota dan infrastruktur. “Hal ini termasuk mengarahkan konsentrasi pembangunan kota untuk menjauhi garis pantai, penanaman tanaman bakau dan hutan kota pada area pantai untuk mengurangi dampak resiko tsunami dan badai tropis.”

“Lebih lanjut, Kota Banda Aceh juga menerapkan konsep bangunan tangguh pada proses perizinan mendirikan bangunan, membangun jalan lingkar utara sebagai pemecah gelombang tsunami, membangun bangunan gedung penyelamatan, jalur evakuasi beserta kelengkapan rambu-rambunya,” urainya.

Illiza menjelaskan, keberadaan sebuah database terkait kebencanaan sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya pengurangan resiko bencana. “Idenya adalah untuk mengumpulkan semua data terkait bencana dari berbagai institusi untuk membuat database bencana yang komprehensif, termasuk data spatial, peta, informasi, SOP, dan aplikasi,” katanya.

Nantinya, database ini akan digunakan sebagai basis untuk fase mitigasi, respon darurat, relief (bantuan darurat) dan recovery (pemulihan). Untuk itu, database ini harus menyediakan data bencana yang komprehensif. “Database ini juga akan didukung oleh software, misalnya software estimasi kerugian finansial, estimasi kerugian dan kerusakan, database korban dan geoinformasi kebencanaan,” kata Illiza.

“Semua ini akan ditunjukkan dalam sebuah database kebencanaan online yang juga akan dihubungkan ke masyarakat melalui mobile application dan emergency messaging,” katanya.

Di akhir presentasinya, Illiza kembali menyebutkan Kota Banda Aceh belum siap saat bencana gempa/tsunami 2004. “Kami menderita, tetapi kami juga banyak belajar. Kini kami telah menempuh arah yang lebih baik di dalam perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.”

“Saya yakin Banda Aceh dan kota-kota lain yang rawan bencana harus didorong dan didukung untuk membangun database bencana masing-masing. Ide besar ini layak untuk didiskusikan dan saya berharap mendapat berbagai masukan dari peserta forum,” pungkas Illiza. (Jun)