Sekretaris Di SKPD Harus Pro Aktif Mencatat Dan Mengevaluasi Aset Milik Pemkab

RANTAUPRAPAT(ABP)

Tugas Sekretaris di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah mencatat, melihat dan harus sering mengevaluasi terhadap barang-barang atau aset milik pemerintah daerah, sehingga asset atau barang-barang milik pemerintah itu tetap terjaga dan terkontrol.

Demikian antara lain dikatakan Plh. Bupati Labuhanbatu H Ali Usman Harahap, SH, Senin (31/8) pagi saat membuka bimbingan teknis dan perbekalan inventarisasi ulang aset tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berlangsung di Aula BKD Labuhanbatu.

Dijelaskannya, supaya ada kesamaan laporan, maka semua Sekretaris harus pro aktif dan antara sesama SKPD harus tetap sinergi dan perlu kita ketahui bersama bahwa antara teori dan praktek harus tetap sejalan sehingga tugas yang kita emban dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Katanya lagi, belum lama ini kita sudah terima WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dengan diaraihnya WTP ini ada beberapa factor, diantaranya adalah kerjasama semua pihak, tapi yang lebih berat adalah mempertahankan WTP itu, kata Ali Usman.

Sementara, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Aswad, SE, M.AP dalam laporannya menjelaskan, bahwa pelaksanaan Bintek ini didasari atas MoU antara Pemkab Labuhanbatu dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan selama 8 hari kerja, dimulai dari tanggal 31 Agustus s/d 9 September 2015 di Gedung Diklat BKD Labuhanbatu dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 750 orang.

Menurut Aswad, maksud dilaksanakannya bintek ini adalah untuk memberikan pembekalan kompetensi aparatur kepada para peserta dalam rangka pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dan UPB, yang bertujuan agar asset milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat dikelola secara baik, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bintek yang berlangsung selama 8 hari kerja ini para narasumbernya berasaal dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Jaya Rahmad, SE, Ak (Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah), Khairuna Adam, Jumadi, Ak,CA dan lain-lain.(AZ)