Pemko Tebingtinggi gagal mewujudkan visi misi

Tebingtinggi(ABP)

Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2014 di Kota Tebingtinggi yang ditergetkan sebesar Rp 625,779 miliar terealisasi sebesar Rp 628,621 miliar atau sebesar 100,45 % sedangkan Belanja APBD Tahun Anggaran 2014 yang ditargetkan sebesar Rp 682,308 miliar terealisasi sebesar Rp 614,015 miliar atau 98,99 persen.

Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi melalui Wakil Walikota pada sidang paripurna DPRD Kota Tebingtinggi dibuka Wakil Ketua DPRD M Hazly Azhari Hasibuan dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2014, Selasa (11/8) di ruang sidang DPRD Tebingtinggi.

Dipaparkan bahwa pendapatan APBD 2014 total Rp 625,779 miliar berupa pendapatan asli daerah (PAD) Rp 74,515 miliar, dana perimbangan pusat dan provinsi Rp 525, 693 miliar, namun yang terealisasi Rp 528,535 miliar. Ditambah lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 25,570 miliar.

Dari pendapatan itu, anggaran belanja yang berhasil direalisasikan mencapai Rp 614,015 miliar dari target Rp 682,308 miliar, dengan demikian terdapat sisa lebih anggaran pendapatan (Silpa) sebesar Rp 71,134 miliar. “Dengan pelaksanaan program itu, Pemko Tebingtinggi berhasil meraih sejumlah penghargaan yakni mendapat predikat CC (cukup baik) terkait akuntabilitas kinerja, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk akuntabilitas administrasi keuangan”, ujar Wakil Walikota.

Selain itu, Pemko Tebingtinggi juga menerima piala Wahana Tata Nugraha (WTN) bidang perhubungan, juga penghargaan sebagai kota tertib ukur. Di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, sumber daya perempuan dan anak, juga mendapatkan penghargaan dari berbagai instansi pusat dan provinsi. “Kita sudah melakukan kerja maksimal mencapai keberhasilan ini”, tegas Oki Doni.

Usai penyampaian nota pengantar, anggota DPRD, Edi Syahputra, menilai kinerja Pemko Tebingtinggi gagal dalam mewujudkan visi misi mereka. “Saya kira ke depan, masyarakat perlu mencari figur yang lebih baik, karena yang sekarang kami nilai sudah gagal,” tegas politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu.

Dia mencontohkan, selama beberapa periode APBD, persoalan Pasar Gambir dan Pasar Sakti seolah terabaikan. “Jika pasar saja tak mampu diberdayakan, bagaimana kita bisa mengatakan Pemko berhasil. Pasar tak diberdayakan, indikasi ekonomi kota juga tak punya dinamika”, tandas Edy Syahputra.

Pantauan wartawan, sidang paripurna penyampaian LKPj Pemko Tebingtinggi Tahun Anggaran 2014 diawali dengan suasana kurang sedap. Pasalnya, dari jadwal pembukaan pukul 10.00 baru bisa dibuka pada 10.50. Hal itu karena malasnya anggota DPRD memasuki ruang sidang utama. Bahkan dari daftar hadir tercatat 17 orang, tapi yang duduk di ruang sidang hanya 14 orang.

Kekosongan kursi anggota DPRD itu, berujung pada keinginan agar sidang ditunda. Namun, belakangan beberapa anggota DPRD memasuki ruang sidang, bahkan hingga Wakil Walikota Tebingtinggi membacakan nota pengantar, masih ada anggota Dewan yang belum masuk ruangan. Tercatat 23 anggota DPRD hadir hingga paripurna selesai. “Kemalasan DPRD itu, bentuk kurangnya rasa tanggung jawab mengemban amanah rakyat,” tegas salah seorang aktifis masyarakat Tebingtinggi. (ES)