Gatot Bernyanyi, Pejabat dan Mantan Pejabat Gemetaran

Medan, (ABP)

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di jajaran Pemrov Sumatera Utara semakin “gemetaran” dua hari belakangan ini. Kalau sebelumnya mereka masih berharap bisa lolos dari “jaring”besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun saat ini harapan itu pupus.

Bagaimana tidak? Sejak hari Rabu (12/8/2015) kemarin sejumlah penyidik KPK menggeledah beberapa instansi dan rumah pribadi para pejabat. Hari itu setidaknya Dinas Kominfo dan BKD Sumut disatroni KPK dan membawa sejumlah berkas-berkas penting. Mereka juga mendatangi rumah pribadi Gubernur Sumut Gatot di kawasan Sunggal. Lagi-lagi mereka membawa sejumlah bundel dari rumah tersebut.

Penggeladahan ini merupakan rangkaian dari ditahannya Gatot bersama istri mudanya Evi Susanti atas kasus OTT penyuapan hakim PTUN Medan beberapa waktu lalu. Setelah beberapa kali memeriksa Gatot, tim KPK kemudian melakukan penggembangan dan pengumpulan bukti-bukti. Kabarnya Gatot juga tidak ingin sendirian di sel tahanan KPK sehingga “bernyanyi” siapa saja yang terlibat dalam kasus Bansos, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB).

Bahkan, pengacara Gatot, Razman Arif terang-terangan mengatakan bahwa Plt Gubsu Erry Nuradi yang notebene adalah wakilnya Gatot juga turut terlibat dalam permainan dana-dana tersebut. Walau dibantah Erry saat diperiksa Kejaksaan Agung karena baru menjabat Wakil Gubernur sejak 2013, namun Razman yakin Erry terlibat saat menjabat Bupati Serdang Bedagai.

Sebuah sumber mengatakan, sebenarnya target KPK saat ini adalah dua nama, yakni mantan Sekretaris Daerah Sumut NL dan mantan Kabiro Keuangan Pemprovsu R. Kedua orang ini diyakini sangat tahu dan terlibat dalam permainan anggaran tersebut. Memang keduanya hingga kini belum disentuh KPK, karena masih menggumpulkan barang-barang bukti.

“Saya yakin tidak lama lagi keduanya akan dipanggil KPK dan kemudian menyusul Gatot,”kata sumber melalui sambungan telepon.

Ia juga mengatakan, kalau kasus ini melibatkan hingga 100an penjabat termasuk para kepala daerah. Hal ini berkaitan dengan menjelang Pilgubsu 2013, dimana Gatot menyiapkan kemenangannya dengan menggelontorkan anggaran kepada daerah-daerah yang mau mendukungnya. Beberapa daerah yang tidak mendukung Gatot atau menjadi saingannya mendapatkan anggaran yang jauh lebih kecil. (lihat boks)

Padahal seharusnya pembagian anggaran tersebut disesuaikan dengan luas wilayah atau jumlah penduduknya. Namun karena kepentingan politik, anggaran tersebut dikucurkan kepada daerah (kepala daerah) yang mendukungnya dalam jumlah besar. (bersambung)