“Perluasan Ibukota Provinsi Aceh Penting Dilakukan”

Banda Aceh(ABP)

Perluasan Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh dinilai penting dan mendesak untuk segera dilakukan guna mendukung program-program strategis Pemko Banda Aceh di masa mendatang.

Pendapat tersebut dikemukakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI asal Aceh Fachrul Razi MIP saat bertemu Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE beserta jajarannya dan unsur Forkopimda, Senin (18/5/2015).

Pada pertemuan yang digelar di Aula Lantai IV Balai Kota Banda Aceh tersebut, mantan Jubir Partai Aceh ini tak sendiri. Ia datang bersama empat koleganya dari Komite I DPD-RI yakni Yanes Murib, Drs Rizal Sirait, H Ahmah Kanedi SH MH dan Syarif SH.

Kedatangan mereka ke Banda Aceh dalam rangka membicarakan penataan tata ruang. “Kami ingin mengadopsi keberhasilan Banda Aceh di daerah lain soal tata ruang. Walau 2/3 wilayahnya pernah hancur akibat tsunami, namun Banda Aceh sekarang bisa tumbuh lebih maju.”

Hal lain, kata dia, pihaknya terus berjuang di Jakarta agar Banda Aceh bisa menjadi daerah wisata religius. Untuk itu, perlu kerja sama dan pikiran cerdas dari kita semua serta dana yang memadai tentunya.”

Khusus soal perluasan ibukota Provinsi Aceh, menurut Fachrul Razi hal itu harus didukung. "Wilayah Aceh Besar juga luas sekali dan saat ini kesenjangan ekonomi antar warga di perbatasan juga begitu kentara. Jikapun referendum, warga di sana pasti akan memilih ke Banda Aceh," paparnya.

Masih menurutnya, DPD berperan penting dalam hal pemekaran daerah. “Dalam waktu dekat kami akan berkonsultasi dengan Gubernur Aceh dan Bappenas terkait hal ini,” katanya.

Di sisi lain, sambungnya, agar kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan ke daerah berjalan optimal, pihaknya intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat, baik dengan kementerian terkait, TNI/Polri maupun BIN. “Termasuk soal percepatan turunan UUPA.”

“DPD merupakan representatif kepentingan daerah di Jakarta. Anggaran-anggaran daerah juga banyak diperjuangkan DPD. Saat ini kami juga sedang berjuang agar dana otonomi khusus jangan hanya untuk 20 tahun, tapi untuk selamanya,” pungkasnya.

Sementara Wali Kota Illiza mengapresiasi dukungan dari DPD-RI terkait perluasan Banda Aceh sebagai ibukota provinsi dan ia juga berharap para Senator dari Komite I tersebut dapat membantu proses lobi ke Pemerintah Aceh.

“Yang terpenting apa yang kami kerjakan harus sesuai relnya. Setiap proses pembangunan ditujukan bagi efisiensi dan berguna bagi masyarakat, dan tentu sebelumnya telah diawali denga studi secara ilmiah,” kata wali kota. (Jun)