Eksekusi Lahan DL Sitorus, Tinggal Tunggu Tim Gabungan dari Pusat

Medan(ABP)

Kejatisu menunggu tim dari pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia), guna melakukan eksekusi terhadap areal hutan Register 40, dengan seluas 47.000 hektar (Ha) di Padang Lawas (Palas).

Ilustrasi

“Kita belum bisa melakukan eksekusi karena nanti akan dibentuk tim dari pusat. Kejatisu dilibatkan disitu,” kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejatisu, Chandra Purnama, Rabu (06/05).

Ditanya kapan tim tersebut akan turun ke Medan, Chandra belum bisa memastikannya. “Kejatisu masih menunggu tim yang dibentuk oleh pusat itu,” ucapnya lagi.

Sebagaimana diketahui, tim Kejagung segera mengeksekusi perusahaan milik terpidana illegal logging DL Sitorus. Perusahaan tersebut mengelola lahan kelapa sawit seluas 47.000 hektar di atas hutan negara register 40 di Padang Lawas.

Perusahaan itu nantinya diambil alih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada Inhutani IV. Hal itu dilakukan agar nasib 13.000 KK dan 6.000 plasma yang selama ini mengantungan hidup di perusahaan itu tetap bekerja seperti biasa dan tidak terganggu.

Kesepakatan ini diambil setelah pihak terkait yakni Kejaksaan Agung (Kejagung), Menteri LHK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Panglima Daerah Militer (Pangdam) 1/Bukit Barisan (BB) dan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), bermusyawarah membahas persoalan aset DL Sitorus, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HOUR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (28/4) lalu.

Dalam hal ini pula, eksekusi tersebut berdasar putusan Mahkamah Agung (MA) No.2642 K/Pid/2006, yang diperintahkan untuk menjatuhkan denda, kurungan dan juga penyitaan untuk negara atas aset milik DL Sitorus.(lin)