Kota Medan Masih Langganan Banjir dan Jalan Rusak

Medan(ABP)

Kota Medan masih langganan banjir dan jalan-jalan masih banyak yang rusak, akibat belum adanya data valid terkait keberadaan drainase menjadi menyebabkan tidak maksimalnya perencanaan sampai dengan pekerjaan pembuatan drainase di Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan belum berkurangnya secara masif lokasi banjir setiap tahun di Kota Medan.

(poto/dok)

"Pemko Medan belum memiliki data tentang jumlah drainase primer, skunder dan tertier sehingga pembuatan drainase setiap tahun anggaran tidak berkesinambuangan pada satu lokasi sehingga fungsi drainase untuk mengatasi banjir tidak berjalan.

Selain itu besarnya anggaran yang terserap untuk pembuatan drainase belum berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan.,"ujar Ketua Pansus LKPJ akhir Tahun 2014, HT Bahrumsyah saat menyampaikan hasil pembahasan LKPJ pada rapat Paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (27/4/2015).

Dikatakan Bahrumsyah, akibat ketidaksinambungan dalam pembuatan drainase tersebut mengakibatkan kerusakan jalan yang berkepanjangan. Kondisi ini semakin diperburuk lagi dengan pembuatan jalan di Kota Medan yang kualitas jalan di bawah standar. Hal ini, mencerminkan lemahnya pengawasan SKPD.

Dijelaskannya, mengingat keberadaan beberapa ruas jalan di Kota Medan ada yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Provinsi maka perlu dilakukan koordinasi secara vertikal dalam hal pengelolaan jalan. Pendidikan di Kota Medan Buruk

Sementara itu, dalam urusan pendidikan Pemko Medan dinilai buruk, hal tersebut disebabkan penyebaran tenaga pendidik masih terpusat di inti kota.

"Banyak sekolah yang berada di kawasan Medan bagian utara tidak memiliki tenaga pendidik yang kompeten dan mayoritas hanya tenaga honorer," kata T Bahrumsyah. Selain itu, tercatat juga bahwa belum ada data yang akurat terkait siswa yang kurang mampu di Kota Medan.

"Sehingga masih banyak terjadi pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran di sejumlah sekolah. Baik itu swasta maupun negeri," katanya.

Selanjutnya, kepsek di Kota Medan banyak yang belum memiliki kompetensi di bidang manajerial yang mengakibatkan sering terjadi persoalan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) maupun konflik internal dengan tenaga pendidik.

Untuk itu, Dewan Medan memberikan saran agar dibuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pendidikan di Kota Medan.(lina)