Interplasi Gubsu Kandas Lagi Tarik Ulur Kepentingan Menyebabkan Rakyat Semakin Apatis

Medan(ABP)

Masyarakat jangan terlalu berharap banyak terhadap DPRD Sumut tentang perubahan Sumut ke depan. Karena wajah parlemen Sumut hingga kini bisa tegak lurus dan bisa juga sebaliknya dalam lingkaran politik yang pada akhirnya tidak dapat lepas dari pada kepentingan politik, kekuasaan dan lainnya. Terlebih lembaga DPR memang bukan pengambil keputusan.

ALOT: Sidang paripurna pengajuan interplasi terhadap Gubsu 

Gatot Pujo Nogroho yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, H.Ajib Shah 

berlangsung alot dan diwarnai berbagai interupsi dewan.

Kendati fungsi dewan, adalah bugdeting, pengawasan dan anggaran. Namun dorongan untuk mengarahkan kebijakan yang mungkin menyalahi ketentuan, seringkali mandeg atau hilang dengan sendirinya ketika dihadapkan dengan kepentingan itu sendiri.

Dalam situasi seperti itu maka wajar saja, bila di parlemen terdapat dua sisi yang masing-masing mengataskan demokrasi. 

Tapi pada akhirnya, kepentingan politik tak bisa terelakkan. Bahkan tak bisa terdeteksi bahwa permainan dibalik layar sudah terjadi antara eksekutif maupun legislatif. Semua itu bisa dibaca dalam isyarat kemana arah kebijakan itu disandarkan.

Kemungkinan itu bisa saja terjadi pada sidang paripurna pengajuan interplasi (hak bertanya) kepada Gubsu, Gatot Pujo Nugroho yang digelar di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (20/4).

CUKUP ALOT

Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut, H.Ajib Shah, berlangsung alot. Karena dalam pengajuan interplasi itu terdapat dua mata panah yang masing-masing ingin menerima dan menolak interplasi.

Berbeda dengan Ketua DPRD Sumut sebelumnya, kali ini Ajib Shah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut terlihat lebih koperatif dan tegas. 

Sehingga paripurna mengalami skor dua kali dan dimulai jam 14.00 Wib, dan skor kedua selama 10 menit sekitar jam 15.30 Wib untuk pelaksanaan voting terbuka.

"Langkah yang diambil Ketua DPRD Sumut, H.Ajib Shah sudah cukup bijaksana setelah sebelumnya sebagian anggota dewan mengajukan berbagai pertanyaan dan masukan terkait pengajuan interplasi Gubsu," kata beberapa anggota dewan di sela skor kedua.

Ajib Shah juga sempat terpancing emosi menyikapi banyaknya dewan yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Karena ia sudah cukup memberikan kesempatan kepada para anggota fraksi untuk bicara.

“Jadi kita mohon pengertiannya. Karena pengajuan interplasi ini sudah pernah dilakukan pada DPRD Sumut priode 2009-2014 dan gagal di tengah jalan. Kita juga tahu semua itu, namun tidak etis jika saya membuka semua itu pada forum ini," kata Ajib Shah.

Akhirnya, seperti sudah ditebak beberapa waktu lalu, interplasi Gubsu ditolak, setelah lebih dari 50 anggota dewan menolak dan sekitar 30-an wakil rakyat menerima interplasi.

Sebelumnya, pihak pengusung juga mempertanyakan kenapa Fraksi PDI Perjuangan melakukan pencabutan dukungannya dalam pengajuan interplasi tersebut. Namun pihak PDI Perjuangan DPRD Sumut menjawab karena visi yang diajukan pengusung tidak jelas. 

Terlebih materi yang diajukan pengusung saat ini tidak ditandatangani para pengusung.Bahkan sejumlah anggota dewan dari fraksi lain menuding materi yang diajukan pengusung itu ilegal. Kenapa pengusung tidak melampirkan tandatangannya. "Ada apa ini," tanya mereka.

Pada awalnya, anggota dewan yang hadir pada pagi sebanyak tidak begitu banyak. Sampai akhirnya lebih dari 50 orang, namun begitu pada penentuan akhir interplasi lewat voting, anggota dewan yang tadinya enggan menghadiri sidang paripurna tersebut, pada berdatangan. 

Usai sidang paripurna, sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi berkumpul di ruang Ketua Fraksi PAN. (dey)