Dinilai Tidak Mampu Massa Minta Gubernur Sumut Mundur

Medan(ABP)

Ratusan masyarakat mengatasnamakan diri Forum Rakyat Bersatu Divisi Migas berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Selasa (24/3/2015).

Masyarakat mengatasnamakan diri Forum Rakyat Bersatu Divisi Migas berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut

Mereka menuntut agar Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho segera turun dan mundur, karena mereka menilai Gatot gagal memimpin Sumatera Utara.

Hal ini diungkapkan dengan kenaikan gas elpiji bersubsidi 3 kg, yang merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia khususnya sektor rumah tangga kaum buruh, kaum petani, kaum nelayan, maupun kaum usaha mikro kini harganya semakin melambung.

Sebut pendemo, adanya kebijakan Gubsu menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET ) melalui SK Gubsu Nomor 188.44/122/KPT/2015, DARI Sebelumnya harga Rp12.750/tabung menjadi Rp16.000/tabung, ditengah kondisi ekonomi ubah semakin dilanda krisis dan nilai rupiah juang anjlok. "Ini menunjukkan bahwa rezim Gatot tidak ada bedanya dengan rezim neo liberal, dan Gatot dinilai tidak komitmen untuk membangun ekonomi rakyat Sumut, uang justru diberakinya sendiri", ujar pendemo.

Kebijakan Gatot sebagai Gubsu bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak, ujarnya. Sebab sampai saat ini Pemerintah RI dan pihak PT. Pertamina belum ada seca ra resmi menaikkan harga gas elpiji 3 kg.

Lanjutnya, kebijakan Gatot beserta jajarannya menaikkan HET elpiji 3 kg diduga keras merupakan kebijakan sarat dengan nuansa KKN yang sangat kental uang dibangun dengan sistematis beberapa oknum pengusaha agen fasa 3 kg uang rakyat, teriak pendemo.

Untuk itu, kami menolak surat keputusan Gubsu Nomor 188.44/122/KPTS/2015, tentang kenaikan gas elpiji 3 kg . Meminta Kapoldasu amankan dan tangkap serta usut tuntas para agen fasa elpiji 3 kg uang selama ini menjualnya diatasi HET, dan tindakan tegas terhadap pelaku uang mengurangi ukuran isi tabung fasa elpiji 3 kg, dan meminta manager domestik Pertamina Medan hentikan sistem ditribusi gas yang memakai sistem 24/26 hari kerja, serta penambahan kuota untuk kebutuhan rakyat Sumut harus dievaluasi per triwulan sebagai solusi kalangkaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah yang menerima delegasi pendemo mengatakan, akan segera melanjutkan permasalahan ini dan akan segera membicarakannya dengan gubsu. (Lina)