Hindari Masalah, Penempatan Rumah Dinas Semua Instansi Harus Pakai Perjanjian
https://anakbangsapost.blogspot.com/2015/02/hindari-masalah-penempatan-rumah-dinas.html
Medan(ABP)
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Drs.H.Hartoyo meminta semua instansi, termasuk TNI dan Polri yang memberikan rumah dinas bagi pegawainya harus memakai surat perjanjian atau MoU untuk pengembalian rumah kepada pemerintah. Hal ini guna menghindari adanya permasalahan dibelakang hari yang belakangan muncul dipermukaan.
 |
| Anggota Komisi A DPRD Sumut, Drs.H.Hartoyo: |
"Perjanjian itu sangat penting dilakukan agar mereka yang menempati rumah dinas dengan penuh kesadaran dapat mengembalikannya kepada instansi terkait
tepat waktu jika sudah pensiun," kata Hartoyo seusai Rapat Dengar Pendapat
(RDP)Komisi A DPRD Sumut dengan TNI Angkatan Udara (AU), dan para pensiunan AU di gedung dewan, Selasa (17/2). RDP tersebut dipimpin Ketua A DPRD Sumut, Toni Togatorup.
Menurut Hartoyo, politisi Partai Demokrat, menyangkut permasalahan tanah dan
bangunan pensiunan AU, DPRD Sumut hanya bisa melakukan mediasi antara kedua belah pihak.
"Jika nantinya masalah tersebut tidak dapat titik temu atau tidak bisa diselesaikan juga, kita sarankan menempuh jalur lain yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut," kata Hartoyo, wakil rakyat dari Dapil Sumut 4 Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Kota Tebing Tinggi.
Ia berharap, agar pihak TNI AU dan para pensiunan AU tersebut dapat mencari
jalan keluar terbaik atau win win solution demi kebaikan bersama. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan maupun yang diuntungkan.
Hasil RDP, lanjut Hartoyo, akan dibentuk Tim 9 untuk penyelesaian masalah
tersebut. Tim tersebut terdiri dari 3 orang dari DPRD Sumut, 3 orang dari TNI AU dan 3 orang dari pensiunan AU.
Seperti diketahui, para pensiunan AU berharap agar DPRD Sumut dapat menyelesaikan permasalahan tanah dan bangunan rumah dinas yang mereka tempati sejak puluhan tahun lalu.
Karena awalnya mereka memberikan uang cicilan setiap bulannya untuk pembelian rumah dinas sampai beberapa tahun. Namun tanpa dinyana, tiba-tiba pihak TNI AU, mengusir mereka begitu pensiun.
Hartoyo mengakui, pada RDP sebelumnya, ada 136 KK pensiunan AU yang belum selesai, namun kini sudah enam KK yang dapat dituntaskan kedua belah pihak dengan cara damai. (dey)
Posting Komentar