Minim Pengawasan, Harga Raskin Meroket di Palas

Padang Lawas, (ABP) 

Akibat minimnya pengawasan dalam pendistribusian Raskin (beras miskin) di seluruh desa Kabupaten Padang Lawas (Palas) masih banyak ditemui sejumlah permasalahan. 

ilustrasi

Hal tersebut diakibatkan saat pembagian raskin seringkali dilakukan tebang pilih (nepotisme) oleh petugas yang mendistribusikan raskin baik di tingkat desa maupun kecamatan. 

Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, Sabtu (27/9/2014), persoalan ini nyaris terjadi di seluruh kecamatan se Kabupaten Palas.Di kecamatan dan pedesaan harga raskin meroket sampai Rp.2600/kg dari harga yang ditetapkan pemerintah Rp.1600/kg. 

Hal ini diduga akibat adanya kongkalikong oknum kades menyebabkan penyimpangan raskin kerap terjadi dan berjalan mulus. Akibatnya timbul protes warga karena lonjakan harga yang diluar batas kewajaran. 

Pendi Pohan salah satu warga Kecamatan Aek Nabara Barumun mengaku bahwa oknum kepala desa kerap membuat harga raskin meroket. 

Akibatnya, pembagian raskin di desa tidak merata, dalam artian warga yang terdaftar seharusnya penerima raskin namun tidak mendapat bagian. 

"Berarti raskin bukan lagi untuk orang yang miskin. Akibat tindakan ini, banyak warga yang berhak namun tidak kebagian. Jatah mereka diambil orang yang ingin mencari keuntungan dalam program pembagian raskin ini," kata pendi. 

Dikatakannya, pembagian raskin ini sebagian besar menemui masalah, karena kades tebang pilih dan berbau nepotisme, sehingga orang-orang tertentu saja yang menerima. Sementara, yang berhak harus gigit jari. 

Dan menurut Pendi dengan ketiadaan keberpihakan kepada masyarakat kecil ini tentu berujung pada hidup masyarakat yang semakin banyak berada di atas garis kemiskinan dikarenakan tidak menikmati program pemerintah yang semestinya diperuntukkan bagi mereka. 

"Tidak ada keadilan bagi masyarakat kecil, karena yang menikmati hanya orang atau golongan tertentu. Mereka yang miskin kian terjepit, oleh karena adanya kepentingan pihak pejabat atau lainnya," tandasnya. 

Menurutnya, sebaiknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Palas mengevaluasi pembagian raskin tersebut karena program tersebut diperuntukkan bagi warga yang miskin. 

Bukan mereka yang ada hubungan atau kepentingan dengan oknum kades yang membagikan raskin kepada masyarakatnya. "Yang namanya raskin kan untuk orang miskin. 

Selain itu, bisa terjadi seperti itu karena ada deal-deal dengan oknum kades, sehingga bisa terjadinya kerjasama di jalan salah. Agama juga sudah mengajarkan agar tidak memakan hak fakir miskin," tandasnya. 

Sementara itu, Kabag Ekonomi Pemkab Palas Bustanul Fauzi S.Ag saat dikonfirmasi mengakui kejadian permainan ditingkat desa atau kecamatan sudah sering terjadi terutama dalam penyaluran raskin. Tidak jarang warga sering mengeluh akibat harga yang begitu tinggi. 

Namun ditegaskan Bustanul bahwa hal ini juga perlu ditinjau kembali dan dipertanyakan terhadap pihak Kecamatan. Sebab kejadian yang sama juga kerap dijadikan fitnah oleh oknum-oknum tertentu. 

"Jadi kita harus tinjau lagi nanti ke kecamatan guna mengetahui kebenaran itu, sejauh ini kita sudah melakukan pengawasan, namun terkadang ada permainan dan itulah yang perlu kita tegaskan," kata Bustanul.(Sah)