Massa Desak KPK Tangkap Bupati Tapsel

Medan, (ABP) 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius menangani laporan dugaan korupsi Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul Pasaribu. Ratusan massa yang mendatangi KPK mendesak komisi anti rasuah itu agar segera memeriksa dan bila perlu menangkap dan menahan Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu. Dilaporkan, akibat dugaan korupsi Syahrul Pasaribu, kini perekonomian masyarakat di Tapsel semakin terpuruk. Hutan register dan lahan rakyat ‘diobrak-abrik’ demi kepentingan penambangan emas di Batang Toru dan lainnya. 

“Selain dugaan korupsi anggaran negara melalui APBD, pengalih-fungsian hutan register di Batang Toru dan penggarapan lahan rakyat, jelas-jelas telah membuat kerugian yang luar biasa bagi masyarakat Tapsel. Kami meminta KPK serius menangani dugaan korupsi Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu. Jangan pula kasus korupsi bupati ini jadi ATM berjalan,” kata Irwansyah Harahap, M Iqbal, Parlindungan Siregar dan HM Yusuf, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, pekan lalu. 

Sebelumnya, sejumlah massa dikoordinir aktivis Sumut, Sukron Harahap, Irwansyah, Hasiholan Siregar dan tokoh masyarakat Tapsel, HM Yusuf, mendatangi kantor KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Massa melaporkan dugaan korupsi Syahrul Pasaribu dan meminta agar penyidik KPK segera turun ke Tapsel, Sumut, khususnya ke lokasi tambang emas di Batang Toru, guna mengusut dugaan korupsi bupati dan pengalih-fungsian hutan register dan lahan rakyat. 

“Tangkap dan penjarakan Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu. Alihfungsi hutan dan lahan rakyat untuk tambang emas di Batang Toru jelas-jelas merugikan negara dan rakyat,” kata HM Yusuf. Aksi massa mahasiswa dan petani mendesak KPK mengambilalih pengusutan berbagai dugaan korupsi di Tapanuli Selatan, dari Kejaksaan Tinggi Sumut dan Polda Sumut, direspon positif oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. 

Soalnya pihak Kejaksaan Tinggi Sumut tak lagi dipercaya begitu juga Poldasu, mengusut dugaan korupsi pada tahun 2010 senilai Rp53,8 miliar oleh Syahrul Pasaribu. “Rekan-rekan sekalian sabar. Pasti kita tangani,” kata Bambang Widjojanto saat menerima massa. 

Dalam laporan Aliansi Mahasiswa dan Petani Tapsel (AMPT), disebutkan Syahrul Pasaribu diduga banyak terlibat dalam penjualan lahan register Kecamatan Batang Toru kepada pihak asing untuk pembukaan lahan tambang emas di kawasan itu. “Tambang emas di Batang Toru sudah setahun lebih beroperasi. Bupati Syahrul Pasaribu seakan mendukung pihak asing merampas lahan masyarakat dan hutan register demi pengembangan tambang emas yang kontribusinya untuk negara tak jelas. Syahrul Pasaribu juga ikut mengobrak-abrik lahan kebun dan pertanian rakyat,” kata Sukron, di depan gedung KPK saat itu. 

AMPT juga melaporkan tindakan perampasan lahan rakyat dan penggarapan lahan register secara melanggar hukum untuk kepentingan pihak asing penambang emas di Batang Toru dan memaparkan fakta-fakta korupsi Syahrul Pasaribu pada APBD Tapsel tahun 2010 sebesar Rp53,8 miliar. “Tindakan penyelewengan Bupati Syahrul Pasaribu ditemukan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Tapsel 2010. 

Tapi pihak BPK Cabang Sumut diduga kerja sama dengan pihak Kejaksaan sehingga kasus ini tak terungkap sampai sekarang,” ungkap Irwansyah. “Penyimpangan APBD disebutkan dalam laporan audit BPK-RI dengan latar belakang memperkaya diri. Ini jelas tindak pidana korupsi yang harus diusut KPK,” tegasnya. 

Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu yang dicoba dikonfirmasi mengenai laporan korupsi dari pihak AMPT, hingga kini belum memberi jawaban. 

KPK Tindak Lanjuti Laporan Mahasiswa 

Setelah beberapa tahun mengendap di Kejaksaan Tinggi Sumut khususnya Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, dugaan korupsi Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Syahrul Pasaribu, resmi dilapor ke KPK di Jalan Rasuna Sahid, Jakarta. Dalam laporan Aliansi Mahasiswa dan Petani Tapsel (AMPT) dikoordinir Ahmad Syukron Harahap dan Irwansyah, disebutkan kalau Syahrul Pasaribu diduga banyak andil menjual lahan register Kecamatan Batang Toru kepada pihak asing yang membuka lahan tambang emas di daerah itu. 

“Tambang emas di Batang Toru sudah setahun lebih beroperasi. Bupati Syahrul Pasaribu seakan mendukung pihak asing merampas lahan masyarakat dan hutan register demi pengembangan tambang emas yang kontribusinya untuk negara tak jelas. Tangkap Syahrul Pasaribu yang ikut mengobrak-abrik lahan kebun dan pertanian rakyat,” kata Syukron, diamini belasan mahasiswa asal Tapsel dan Padangsidimpuan di depan kantor pimpinan Abraham Samad, saat itu. 

Selain soal perampasan lahan rakyat dan penggarapan lahan register untuk kepentingan pihak asing penambang emas di Batang Toru, massa juga memaparkan dugaan korupsi Syahrul Pasaribu atas APBD Tapsel tahun 2010 sebesar Rp53,8 miliar. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang ditemui mahasiswa mengatakan, akan menindaklanjuti laporan mahasiswa. Bahkan KPK akan membentuk tim turun ke Sumut guna menangani dugaan korupsi yang kian marak di Provinsi pimpinan Gatot Pujo Nugroho tersebut. 

“Adik-adik harus tenang dan sabar. Pasti kita tindaklanjuti. Apalagi belakangan banyak masuk dugaan korupsi dari Sumut. Kita akan bentuk tim dan turun ke sana,” tegas Bambang. (sidia/kpk)