Tupoksi BPG di Kota Subulussalam Diduga Melenceng

SUBULUSSALAM - Sejumlah warga Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam mengaku prihatin disertai rasa kecewa kepada Ketua BPG (Badan Permusyawaratan Gampong) di desa tersebut, karena oknum BPG tersebut ikut mengelola pekerjaan Dana Desa APBN. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah, bahwa BPG di masing-masing desa adalah sebagai Pengawas seluruh kegiatan di desa, terutama dalam pelaksanaan Dana Desa dari APBN.

"Semestinya aparat BPG itu fungsinya sebatas pengawasan saja, bukan malah ikut-ikutan ambil bagian dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dibiayai Dana Desa APBN 2016 ini. Kalau perangkat BPG saja pun sudah ikut serta terlibat main proyek, siapa lagi yang mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik maupun setiap kebijakan di desa," kata Kasdim Berasa salah seorang warga setempat, Kamis (29/9/2016).

Kasdim Berasa juga menyesalkan sikap lemah Geuchiek (Kepala Desa), seolah ada unsur pembiaran atau bisa jadi indikasi bagi-bagi jatah proyek Dana Desa yang dibiayai APBN. Kalau keduanya sudah "main mata" dalam mengelola anggaran fisik guna mendapatkan keuntungan pribadi, jelas ada pelanggaran atas UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

"Pekerjaan yang dikerjakan oknum ketua BPG tersebut adalah bangunan pagar TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri (DD-APBN) Tahun 2016 sepanjang 79x2,30 meter dengan alokasi dana sebesar Rp,139 juta lebih, ini fakta, saya bertanggung jawab atas keterangan ini dan warga lain nya juga mengetahui hal itu," tuturnya.

"Masalah ini sudah saya laporkan kepada Wakil Walikota, Drs.Salmaza dan kepdes setempat dengan harapan agar mendapat tindak lanjut dari instansi berwenang. Kami warga tidak menginginkan Dana Desa dikelola asal-asalan saja dengan memperkaya aparat Kampong, dana itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk memperkaya segelintir orang," ucap Kasdim Berasa kesal.

Selain itu, dia juga menyoroti terkait alih fungsi kenderaan dinas yang kerap digunakan untuk kepentingan pribadi diluar urusan dinas. Sepeda motor tersebut sering digunakan untuk mengangkut pupuk ke ladang maupun mengangkut hasil dari kebun. Anehnya lagi saat dipertanyakan, Ketua BPG malah menyebutkan bahwa aturan itu tidak ada larangan dalam Qanun.(Imran).