PT Rimba Mujur Mahkota dan PT Dinamika Inti Sentosa Klarifikasi Aksi Mahasiswa Pantai Barat

MEDAN - Terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pantai Barat dikantor PT. RMM dan PT. DIS di Jalan Timor Medan, Senin (3/10/2016) lalu redaksi menerima surat klarifikasi dari PT. Rimba Mujur Mahkota (RMM) dan PT. Dinamika Inti Sentosa (DIS).

Dalam email yang diterima redaksi, Kamis (6/10/2016) kedua perusahaan ini menilai pernyataan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Pantai Barat telah merugikan perusahaan tersebut.

Email yang disampaikan oleh Indra Panggabean, Staf PU PT RMM dan PT DIS berisi penjelasan Humas PT RMM dan PT DIS, Jaya Tarigan.

Pemberian SHP kepada koperasi melalui ketua Koperasi

Dijelaskan bahwa PT. DIS telah memperoleh izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan luas 6.250 hektar berdasarkan SK Bupati Mandailing Natal (Madina) No.525.25/458/K/2009 tertanggal 4 Agustus 2009, dimana lahan tersebut berada di Desa Sale Baru, Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis dan Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Madina.

Dari luas lahan 6.250 hekter tersebut peruntukan pembagiannya adalah 3.614 hektar untuk kebun inti dan 2.636 hektar untuk kebun plasma masyarakat yang diwakili oleh koperasi. Beberapa koperasi itu adalah KSU Peduli Usaha Bersama, KSU Mutiara Tani Sejahtera, Koperasi Bina Karya Pantai Barat dan KSU Mitra Kerja.

Dari total luas lahan yang diberikan oleh Pemkab Madina, sampai saat ini baru sekitar 3.100 hektar yang dapat dibebaskan dari masyarakat dan diusahakan oleh PT.DIS. Hal ini disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi dalam upaya perolehan lahan antara lain, adanya klaim oleh pihak masyarakat maupun pihak lain dan tingginya biaya gantirugi.

Disamping itu pihak Koperasi Desa Buburan dan Koperasi Desa Bintuas sama sekali tidak melakukan dan berpartisipasi apapun untuk memperoleh lahan guna mensukseskan realisasi kemitraan pihak perusahaan dan peserta plasma. Padahal seharusnya secara bersama-sama mengupayakan lahan perkebunan sampai dalam keadaan bersih (tidak ada enclave) dan perusahaan dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, pemeliharaan, pembangunan infrastruktur, kegiatan panen, serta tidak ada tuntutan dari pihak mana pun juga termasuk pada tuntutan gantirugi dari masyarakat hukum.

Kendatipun PT.DIS belum dapat mengganti rugi seluruh lahan seluas 6.250 hektar tetapi pada hakikatnya perusahaan tetap berupaya membangun kerjasama kemitraan dengan masyarakat melalui koperasi yang ada.

Kerjasama yang dibangun sejak tahun 2008 s/d bulan Maret 2011 dengan memberikan uang tunggu (kompensasi) secara cuma-cuma sebesar Rp. 100.000,- per anggota koperasi setiap bulan (jumlah anggota koperasi 1.440 orang), yang jumlah seluruhnya Rp. 5.423.100.000,-

Sejak bulan April 2011 s/d tahun 2015 (tanaman belum menghasilkan) perusahaan masih melakukan investasi berupa pengeluaran biaya-biaya sehingga anggota koperasi tidak mendapat uang tunggu (kompensasi) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam MOU yang telah disepakati.

Akan tetapi sejak Juni tahun 2015 s/d Agustus 2016 karena perkebunan kelapa sawit telah berproduksi maka anggota koperasi sudah menerima sisa hasil produksi (SHP) setiap bulannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian plasma.

Bahkan sekalipun SHP minus, namun atas itikad baik perusahaan, perusahaan tetap memberikan pinjaman berupa bantuan sebesar Rp. 100.000,- per anggota koperasi tanpa syarat bunga yang akan diperhitungkan setelah SHP tidak minus dan petani plasma tetap menerima pendapatan minimun.

Hingga saat ini PT.DIS masih tetap berupaya untuk mendapatkan lahan seluas 6.250 hektar melalui gantirugi di dalam izin lokasi sekaligus tetap berkomitmen dan berupaya membangun kebun plasma bagi masyarakat.

Sementara masalah limbah, sampai saat ini PT.DIS belum membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dengan demikian tidak mungkin mencemari lingkungan. Sedang PT.RMM memang telah memiliki PKS yang punya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai izin dan ketentuan pemerintah.

Setiap bulan telah dilaksanakan uji mutu air buangan ke sungai dilaboratorium PT.Sucofindo (Persero) dan hasilnya sudah sesuai baku mutu yang dilaporkan secara berkala kepada pemerintah Kabupaten Madina dan ditembuskan ke BLH Propinsi Sumatera Utara. (rel/ea)