Gubsu Harus Batalkan Mutasi Para Kepala Sekolah dan Guru

MEDAN - Anggota Komisi E DPRD Sumut, Janter Sirait meminta Pemerintah Kota/Kabupaten, khususnya Pemko Medan dan Kabupaten Labuhanbatu, maupun yang lainnya, jangan lagi melakukan mutasi. Baik kepala sekolah, maupun guru-guru di SMA/SMK, karena bisa meresahkan para pendidik dan sekaligus mengacaukan belajar para siswa di sekolah yang kepala sekolah dan guru terkena mutasi

Akibat pergantian kepala sekolah dan mutasi guru tersebut, katanya kepada ABP yang menghubunginya, Selasa (11/10/2016), Komisi E, Senin (10/10/2016) menerima delegasi para guru dan kepala SMA 12 dan 16 yang dimutasi oleh Pemko Medan, melalui Dinas Pendidikan Kota Medan. Mutasi itu dilakukan menjelang beralihnya pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi . Dikatakannya lebih lanjut, bukan tidak mungkin akan diikuti gelombang-aksi unjukrasa yanmg dilakukan para siswa sekolah tersebut, maupun para mahasiswa yang peduli dengan pendidikan.

Padahal katanya Gubsu, Erry Nuradi sudah melarang Pemko maupun Pemkab untuk melakukan mutasi,karena sesuai dengan Undang-undang yang baru, kewenangan pengelolaan SMA/SKM sudah beralih kepada Pemprovsu, sejak 1 Oktober 2016 yang efektifnya berlaku Januari 2017 tahun depan. Karena itu kata anggota DPRD Sumut yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar ini, secara hukum pergantian dan mutasi itu batal.

Apalagi katanya  Erry Nuradi berjanji akan membatalkan dan mengembalikan para kepala sekolah maupunn guru yang dimutasi kepada jabatan semula. Ada alasan yang kuat, mengapa pemerintah pusat mengembalikan pengelolaan pendidikan SMA/SMK ke pemerintah provinsi. Karena itu harus didukung semua pihak. Bukannya mencari kesempatan.

Apalagi katanya sangatlah ironi, sesuai dengan pengaduan para delegasi guru-guru SMA/SMK di Kota Medan itu, pelantikannya dilakukan 5 Oktober, sekitar pukul 17:00 di kantor Disdik Kota Medan. Kalau mutasi dan pelantikan itu dilakukan setelah usai jam kerja dan biasanya menurutnya, yang melakukan pelantikan adalah walikota/bupati. Tapi kali ini cukup dilantik oleh Kadis Pendidikan Kota Medan saja, kata politisi senior Partai Golkar Sumut asal Kabupaten Simalungun tersebut. Dan ini perlu dipertanyakan kepada Walikota Medan, katanya menegaskan dan perlu diusut oleh Kejaksan maupun Polri.(ZA)