Cabut Ijin PT Rimba Mujur Mahkota dan PT Dinamika Inti Sentosa di Madina

MEDAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pantai Barat Madina berunjuk rasa di depan Kantor PT Rimba Mujur Mahkota (RMM), Jalan Timor, Medan, Senin (03/10.

Mereka mendesak PT RMM dan PT Dinamika Inti Sentosa segera merealisasikan kebun Plasma milik masyarakat Desa Bintuas dan Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Tercatat, sudah 18 tahun masyarakat di dua desa itu merasa ditipu pihak perusahaan tersebut.

"Sejak tahun 1988, PT RMM telah menyatakan kesediaan membangun Kebun Plasma bagi masyarakat sebagai wujud ganti rugi lahan masyarakat yang dirusak dan dikuasai. Namun PT RMM tidak pernah melaksanakan janjinya tersebut bahkan menyatakan ketidaksanggupannya melanjutkan pengelolaan areal izin lokasi," ujar Ikhwan, Koordinator Aksi, dalam orasinya.

Ikhwan mengatakan, masyarakat telah berulang kali membuat laporan pengaduan dan meminta difasilitasi mediasi dalam rangka mendapatkan hak Kebun Plasma ke berbagai pihak terkait seperti Pemkab Madina, Polres Madina, DPRD Madina, DPRDSU, Komnas HAM, Ombudsman hingga Komisi II DPR RI. Namun hingga kini tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

"Masyarakat kedua desa tersebut sudah tidak memiliki kesabaran menunggu janji-janji palsu perusahaan. Kami AMPB menuntut agar HGU PT RMM dan PT DIS dicabut. Pemkab Madina juga kami harapkan segera menuntaskan persoalan agraria di Kabupaten Madina dan mengusut tuntas mafia plasma dan CSR di Madina," tegasnya.

Persoalan ini sebenarnya sudah berlarut-larut. Pada Mei 2016 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara juga mendesak PT Rimba Mujur Mahkota dan PT Dinamika Inti Sentosa segera merealisasikan kesepakatan pembangunan lahan plasma di Desa Bintuas dan Buburan.

Ketika itu, Herdensi Adnin, Koordinator KontraS Sumut mengatakan, masyarakat sudah cukup bersabar dengan tindakan kedua perusahaan yang dinilainya selama ini telah ingkar janji terhadap kesepakatan dengan warga.

Selaku lembaga yang mengadvokasi warga, KontraS Sumut mencatat telah dilakukan beberapa kali perjanjian antara pihak-pihak terkait. Yakni Surat Perjanjian Kerja Sama dengan surat bernomor 07/KBK PB/V/2008-003/SPK-RMM/V/2008 dan No:05/KMTS/V/2008-002/SPK-RMM/V/2008. Lalu, Surat Perjanjian Kerja Sama bernomor 004/DIR-DIS/V/2010, No: 027/KBKPB/V/2010 dan No: 003/DIR-DIS/V/2010-06/KMTS/2010, menyangkut janji perusahaan yang menyanggupi pembangunan lahan plasma di kedua desa.

Pemerintah Madina yang seharusnya mendesak kedua perusahaan agar merealisasikan perjanjian tersebut, lanjutnya, justru tidak berperan sebagaimana mestinya. Padahal, masyarakat kedua desa telah berupaya mendorong pemerintah kabupaten untuk ikut membantu proses penyelesaian persoalan ini dengan cara menyampaikan aspirasi baik melalui surat permohonan mediasi maupun aksi unjuk rasa.

"Ketidak berpihakan Pemkab Madina akan menimbulkan reaksi protes yang pada akhirnya menciptakan kondisi dimana masyarakat dan pihak kepolisan yang justru saling berhadap-hadapan," kata dia di Medan, Selasa (17/5).

Enggannya Pemkab Madina dalam menyelesaikan persoalan mendorong masyarakat kedua desa membuat laporan pengaduan keberbagai instansi Negara yang diharapkan mampu memfasilitasi penyelesaian masalah. Didampingi Kontras, Masyarakat Bintuas dan Buburan telah melaporkan masalah ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Kementrian Agraria Dan Tata Ruang, Ombudsman, DPRD SU, Kepolisian Resort Madina serta Komisi II DPR RI.

Terhitung hampir 18 tahun sudah masyarakat kedua desa menunggunya. Karena itu, Kontras Sumut menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan semakin berlarut. Pembiaran atas kondisi ketidakadilan dan pengingkaran janji perusahaan kepada masyarakat Bintuas dan Buburan dikhawatirkan malah dapat menimbulkan konflik sosial yang jauh lebih besar.

Dengan kondisi tersebut, KontraS Sumut mendesak PT RMM dan PT DIS segera memberikan kebun plasma milik masyarakat Desa Bintuas dan Buburan Kecamatan Natal. Yakni seluas 740 Ha untuk Desa Bintuas dan 596 Ha untuk Desa buburan, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat.

Selain itu, KontraS juga menuntut pemerintah untuk mencabut izin HGU/izin prinsip/Izin lokasi jika PT RMM dan PT DIS tidak merealisasikan Plasma masyarakat sesuia dengan point (1) dalam waktu dua bulan, terhitung sejak April 2016.

Kemudian, menuntut pemerintah c.q. Badan pertanahan Nasional(BPN) untuk melakukan pengukuran ulang terhadap seluruh luas lahan perkebunan berdasarkan sertifikat HGU PT RMM dan PT DIS.

Dan terakhir, meminta Pemerintah Provinsi Sumatra utara dan Pemerintah Kabupaten Madina untuk melakukan audit terhadap PT RMM dan PT DIS dengan melibatkan akuntan publik. (agas)