Berfoto di Jet Pribadi, Walikota Medan Dilapor Ke KPK

MEDAN - Gara-gara foto, Walikota Medan Dzulmi Eldin harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Sekretaris Daerah Kota Medan itu dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi saat ke Taiwan bersama sejumlah pejabat Pemko dan pengusaha menggunakan jet pribadi.

Kasus ini berawal dari postingan foto di media sosial oleh Kabag Umum Kota Medan M Andi Syahputra di akun facebooknya. Di foto tersebut, Andi berpose sedang duduk di dalam pesawat jet yang membawa para pejabat Pemko dan pengusaha ke Taiwan.

Laporan itu telah diterima KPK dari warga Medan. “Laporannya tanggal 21 September 2016 dengan nomor referensi pengaduan tentang dugaan gratifikasi,” kata Humas KPK Yuyuk Andriati, pekan lalu.

Berdasar UU No 20/2001 Pasal 12B, gratifikasi memiliki arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Menurut Yuyuk, hukuman penerima gratifikasi yang tidak melapor adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Andi meminta maaf atas postingan foto di akun facebooknya yang membuat heboh. Ia mengakui bahwa dirinya bersama rombongan pejabat Pemko Medan saat itu benar melakukan perjalanan dengan pesawat jet ke Taiwan beberapa waktu lalu.

Kunjungan ke Taiwan itu atas undangan guna menghadiri Global Harbour Cities Forum di Exhibition Center Kaohsiung, Taiwan. Pertemuan ini juga atas izin Mendagri untuk membahas kota dengan pelabuhan internasional.

Karena itu, ia meminta kepada wartawan untuk tidak melebarkan masalah ini ke Walikota Medan.

Menurutnya, postingan foto dirinya di dalam pesawat jet itu sebagai bentuk kelalaian. Ia berniat hanya bercanda kepada beberapa teman untuk berbagi foto tersebut, namun berdampak sedemikian besar.

“Mohon dibantulah. Itu murni kesalahan saya, jangan dilebarkan ke Pak Walikota. Jika memang risiko yang saya hadapi bahwa saya bisa dicopot atau dipecat Walikota, maka saya siap menghadapinya. Karena itu konsekuensi saya. Saya yang lalai, tidak bermaksud pamer hanya bercanda ke beberapa teman pejabat saja,” ujarnya.

Mengenai adanya laporan ke KPK terhadap walikota mengenai dugaan gratifikasi naik pesawat jet milik pengusaha itu, Andi menilai bahwa itu tidak tergolong gratifikasi.

“Saya dengar komentar dari seorang anggota dewan, katanya itu termasuk penghematan anggaran karena naik jet pribadi. Kalau ada yang melaporkan ke KPK saya hanya bisa bilang ya itu tidak ada maksud untuk gratifikasi karena memang tidak ada kesepakatan atau deal apapun walikota saat itu di dalam jet dengan pengusaha,” jelasnya.

Pengamat anggaran Elfenda Ananda menganggap postingan yang diunggah oleh pejabat publik tidaklah pantas, mengingat kondisi masyarakat Medan yang saat ini memprihatinkan. Pasalnya, kata Elfenda, beberapa hari ini Kota Medan dilanda hujan yang menimbulkan banjir di Medan Utara. Sementara, pejabat publik memposting yang tidak patut dipublis.

“Pejabat itu tidak merasakan apa yang diderita oleh rakyatnya. Sebaiknya dijelaskan oleh pejabat tersebut kepada masyarakat secara transparan. Waktu itu dalam rangka apa dan apakah ada hubungannya dengan pengusaha itu? Semua harus dijelaskan. Pejabat publik harus berani dikritik,” tegasnya. (af/int)