Disinyalir Ada Praktek Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Labuhanbatu

RANTAUPRAPAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu yang memutasi sejumlah kepala SMA dan SMK belum lama ini, dinilai melanggar aturan dan mengabaikan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tindakan tersebut juga melanggar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pengalihan Urusan dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014. “Mutasi kepala SMA atau SMK itu melanggar aturan. Kami akan menyurati Pemkab Labuhanbatu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut, Kaiman Turnip, di Medan, Selasa (30/8/2016).

Kaiman menuturkan, sebelumnya Pemprov Sumut telah melayangkan SE Gubernur Sumut Nomor: 800/11741/- BKD/IV/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Hasban Ritonga. Isinya meminta pemerintah kabupaten/ kota agar tidak memutasi kepala SMA sederajat. Surat edaran tersebut sehubungan dengan terbitnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi PNS Daerah Provinsi.

Isinya menegaskan untuk tidak melakukan mutasi atau perpindahan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK. Selain itu juga karena masa transisi pengalihan wewenang ke pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta SE Mendagri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pengalihan Urusan dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Kami tidak tahu adanya mutasi itu. Seharusnya memang kami tahu, baik itu berupa tembusan, harus ada laporannya kepada kami,” ujar Kaiman. Kaiman mengatakan, seperti halnya Pemkab Simalungun sebelumnya, untuk kasus di Kabupaten Labuhanbatu, Pemprov Sumut hanya sebatas menyurati saja. Sementara terkait sanksi, Pemprov Sumut tidak memiliki kewenangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Diketahui, Pemkab Labuhanbatu memutasi kepala SMA dan SMK di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan SK Bupati Nomor: 821.24/2856/- BKD-II/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah (Kasek) di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu. Surat tersebut diteken Bupati Labuhanbatu, H Pangonal Harahap.

Setidaknya ada 76 kasek dari SDN, SMPN, SMAN, SMKN yang dimutasi dan dilantik 26 Agustus 2016 lalu di Gedung BKD Pemkab Labuhanbatu. Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, mengatakan, akan serius menindaklanjuti permasalahan kepala daerah yang dinilai telah melanggar aturan UU. Namun, hingga saat ini Ombudsman belum memperoleh surat teguran dari Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi, terkait pelanggaran yang telah dilakukan tersebut.

Ombudsman juga masih menunggu laporan dari masyarakat, terutama pihakpihak yang merasa dirugikan terkait hal ini. Abyadi menjelaskan, jika Ombudsman sudah dapat menghimpun data dan informasi akurat terkait mutasi kasek di Kabupaten Labuhanbatu, pihaknya akan melaporkan kepada Ombudsman pusat. Sebab, Ombudsman provinsi tidak bisa langsung berkoordinasi ke kementerian.

“Sementara kalau Ombudsman pusat bisa langsung mengoordinasikan hal ini ke kementerian terkait untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.(jufrie/agas/si)