Bupati Labura Ancam Pecat Kades yang Tidak Mau Bayar Biaya Pelantikan

Aek Kanopan, (ABP)

Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H.Kharuddin Syah SE mengancam akan memecat para kepala desa (kades) terpilih jika tidak mau membayar biaya pelantikan. “Uang yang dikutip dari kades itu untuk biaya pelantikan dan beli pakaian, sepatu, topi dan lain-lain. Siapa kepala desa yang merasa keberatan itu biar saya panggil, bila perlu biar kita pecat,”katanya.

Pernyataan itu dikatakan Buyung, panggilan akrab Khairuddin Syah terkait merebaknya masalah pengutipan biaya pelantikan kepala desa hasil pilkades serentak 2016. Tiap kepala desa diwajibkan membayar sebesar Rp.15 hingga 27 juta.

Anehnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labura mengaku tidak tahu apakah ada biaya pelantikan kepala desa di dalam APBD.

Anggota Komisi A Lumba Munte mengaku tidak tahu pasti apakah biaya pelantikan kepala desa tahun 2016 ini ada dianggarkan di APBD atau tidak. “Kalau pemilihan kepala desa memang ada dianggarakan di APBD,”katanya.

Lumba dari Fraksi Demokrat menambahkan, saat ini ia belum bisa memastikan apakah anggaran pelantikan kades dituangkan didalam anggaran pemilihan kepala desa atau tidak. “Nanti saya lihat dan pelajari dulu,”ucapnya.

Hal yang sama dikatakan Rulis Harahap, anggota Komisi B. “Saya juga memang gak bisa pastikan anggaran pelantikan kades itu dianggarkan di APBD atau tidak”.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPK LSM Strategi Labura H. Sitorus, Selasa (30/8/2016) berharap wakil rakyat transparan terkait anggaran pelantikan kepala desa agar tidak menjadi opini dimasyarakat.

”Saya berharap kepada DPRD Labura selaku perwakilan rakyat agar transparan khususnya komisi A yang membidangi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) apakah anggaran pelantikan kades serentak tahun 2016 Labura ada atau tidak dianggarkan di APBD Labura,”harapnya. (zul)