Bupati Humbahas Sampaikan Pengantar Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Doloksanggul, (ABP)

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE sampaikan nota pengantar Ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan, Senin (29/8/2016) dalam rapat paripurna DPRD.

Bupati menjelaskan reformasi birokrasi yang terjadi saat ini sangat berpengaruh‎ besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang merupakan kebutuhan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Demi terciptanya perangkat yang efisien, efektif, proporsional dan profesional, tentunya dengan cara koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan lembaga perangkat daerah lainnya karena birokrasi selalu bergerak ke arah perubahan kebijakan. Sehingga perlu dilaksanakan restrukturisasi kelembagaan ‎ yang akan ditempuh melalui evaluasi kelembagaan sehingga berpengaruh pada pembiayaan yang menyangkut pada sarana dan prasa‎rana lembaga daerah.

Sesuai dengan pasal 232 ayat (1) UU no 23 thn 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Dengan berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, akan membawa perubahan bagi sistem dan tata kelola pemerintahan daerah termasuk mengenai penataan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah.

Guna tercapainya seluruh sasaran reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang prima serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Terwujudnya reformasi kelembagaan pemerintahan daerah yang berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah berkomitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, inovatif, unggul, bertanggung jawab dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang akan diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan serta potensi daerah.

Bupati Humbahas mengharapkan agar dalam penyusunan perangkat daerah, melalui upaya restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, harus dapat menampung fungsi-fungsi lembaga perangkat daerah berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Rancangan peraturan daerah ini kiranya dapat dibahas dan dikaji bersama secara seksama yang dijiwai semangat kemitraan yang bersifat profesional dan demokratis dalam upaya mewujudkan asas musyawarah dan mufakat serta berlangsung secara efektif dan optimal sesuai dengan agenda yang telah disepakati bersama.

Sesuai dengan arahan Mendagri pada sosialisasi PP 18 tahun 2016 pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta yang dihadiri para Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD. (jata)