Pemkab Labuhanbatu dan BPKP Provinsi Sumatera Utara Lounching Aplikasi Simkeudes

RANTAUPRAPAT(ABP)

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/4) pagi melakukan lounching aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeudes) yang dihadiri para Camat dan Kepala Desa serta Bendahara Desa se-Kabupaten Labuhanbatu bertempat di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu.

Bupati Labuhanbatu P. Harahap, dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan lounching aplikasi Simkeudes ini adalah untuk mempermuudah desa dalam menatausahai dan mengelola keuangan desa, selain itu dengan aplikasi ini nantinya desa akan lebih cepat dan mudah dalam menyajikan pelaporan pelaksanaan APBDesa kepada Pemerintah Daerah.

P. Harahap juga mengatakan, sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa memperoleh dana yang bersumber dari APBN yaitu dana desa (DD), selain itu desa juga memperoleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).

“Dana yang bersumber baik dari APBN maupun APBD Kabupaten akan di transper dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Desa (RKD) dan jumlahnya sangat signifikan, pada tahun 2016 ini sudah ada desa yang akan memperoleh dana transper diatas satu milyar rupiah”, terang Pangonal Harahap.

Menurut P. Harahap, agar dana tersebut dapat ditransfer dari RKUD ke RKD, salah satu syaratnya adalah desa menyampaikan laporan realisasi semester akhir tahun 2015 dan menyampaikan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati, persyaratan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, sebutnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Ubah Nasution dalam kesempatan itu mengharapkan kepada para kepala desa agar penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, “kalau dana desa ini tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuannya maka bapak-bapak kepala desa akan berhadapan dengan peraturan dan hukum yang berlaku”, katanya mengingatkan.

Sementara, Zaid Harahap, S.Sos, MM Kaban Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu dalam laporannya menjelaskan, bahwa kegiatan Lounching Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeudes) dihadiri dan diikuti sebanyak 150 orang Kepala Desa dan Bendahara Desa serta para Camat.

Zaid juga menyebutkan, untuk mendukung kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keunagan di Desa diperlukan suatu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa yang berbasis tekhnologi, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa.

Dalam kegiatan Lounching Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (Simkeudes) tersebut dilakukan penandatangan kerjasama antara Pemkab Labuhanbatu dalam hal ini Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap, SE, M.Si dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Ubah Nasution.(Az)