Plt Gubsu Dinilai Lamban Terbitkan Pergub Anggota DPRD Sumut Resah Tak Terima Honor Dua Bulan
https://anakbangsapost.blogspot.com/2016/02/plt-gubsu-dinilai-lamban-terbitkan.html
Medan(ABP)
Akibat Plt Gubsu H.T.Erri Nuradi terlambat menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) maka 90-an anggota DPRD Sumut tak terima honor dan tunjangan selama dua bulan. Kondisi ini mengakibatkan wakil rakyat merasa resah dan konsekwensinya tidak sedikit pula yang mangkir atau tidak masuk gedung DPRD Sumut.
![]() |
| Syamsul Qodri Marpaung |
“Jika Pemprovsu belum juga melaporkan hasil evaluasi penjabaran P-APBD kepada Mendagri dan selanjutnya dibahas untuk disetujui serta dikembalikan kembali guna diterbitkan Pergub nya,” ucap Ketua Komisi E DPRD Sumut, Syamsul Qodri Marpaung di ruang kerjanya, Rabu (10/2).
Syamsul Qodri, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa kinerja jajaran Pemprovsu dalam melakukan verifikasi terhadap hasil evaluasi penjabaran tersebut sangat lamban. Sehingga pengesahkan SK Pergubsu jadi terlambat dan mengakibatkan kalangan dewan resah.
“Tidak keluarnya anggaran yang sudah dievaluasi itu juga dapat membuat perputaran ekonomi di Sumut jadi terhambat dan mengakibatkan APBD tidak efektif,” katanya.
Diakui Syamsul Qodri, bahwa jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut bisa berbahaya di tingkat masyarakat kelas bawah. Selain itu suasana ini juga mengancam perusahaan atau pabrik membuat PHK besar-besaran terhadap para karyawan tetap maupun outsorching.
Syamsul Qodri berharap, Plt Gubsu H.T.Erri Nuradi dapat mengambil sikap dengan mempercepat pengiriman evaluasi penjabaran bersama antara jajaran Pemprovsu dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut .
‘Seharusnya pengesahan Pergub yang harus dikejar, bukan Cuma gunting pita acara peresmian atau lainnya yang diprioritaskan. Sehingga ekonomi yang macet bisa lancar kembali seperti sedia kala. Yah, minimal tidak separah yang sekarang ini,” katanya.
Mensiasati laju PHK yang kini sudah bergerak secara nasional, Syamsul Qodri menyatakan, pemerint ah harus sigap mengeluarkan kebijakan yang bersentuhan kenyaman rakyat seperti membuka lapangan kerja dan mengefektifkan APBD yang kini sedang stagnasi. (vandey)

Posting Komentar