Penyertaan Modal PT.Perkebunan Diperjuangkan Pada P-APBD Sumut 2016

Medan(ABP)

Plt Gubsu, H.T.Erry Nuradi diminta mengucurkan sisa penyertaan modal Rp.371 miliar kepada PT.Perkebunan Sumut. Karena dengan adanya kucuran itu, perusahaan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) provinsi Sumut bisa melakukan pengembangan usaha atau ekspansi di daerah lain.

“Jadi kita harapkan Plt Gubsu sesegera mungkin dapat menuangkan alokasi penyertaaan modal yang sudah disetujui sejak tahun 2012 lalu,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut, H.M.Hanafiah Harahap, SH usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C dengan PT.Perkebunan Sumut, Kamis (25/2).

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi C, Ziera Salim Ritonga didampingi Wakil Ketua, H.M.Hanafiah Harahap, SH dan Sekretaris, Effendi Napitupulu serta anggota lain, diantaranya Muhri Fauzi Hafiz, HM.Affan dan Muslim Simbolon Sementara dari PT.Perkebunan Sumut langsung dihadiri Dirut, H.Darwin Nasution didampingi Direktur Produksi, Ir.Elfina Hasibuan, MM dan Direktur Keuangan, Bikson Silaen.

Dalam RDP tersebut juga terungkap bahwa informasi yang berkembang selama ini ternyata tidak benar. Karena sejauh ini perusahaan plat merah ternyata Pemprovsu berhutang kepada PT.Perkebunan Sumut sebanyak Rp.371,823 miliar yang tertuang dal;am Perda No.4 tahun 2014.

“Insya Allah kita akan memperjuangkan penyertaaan modalnya pada Perubahan APBD Sumut tahun 2016. Karena hal itu demi pengembangan perusahaan tersebut,” ucap Hanafiah, politisi senior Partai Golkar Sumut.

Menruut dia, sejauh ini PT.Perkebunan Sumut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut. Jadi tidak mungkin perusahaan ini bisa berkembang jika permodalan untuk itu tidak ada sama sekali.

Diakui Hanafiah, bahwa deviden (laba) PT.Perkebunan Sumut pada tahun 2015 sebesar Rp.15 miliar. Kita harapkan perolehan laba itu akan meningkat pada tahun 2016 ini.

DIPENGARUHI HARGA PASAR

Sementara Dirut PT.Perkebunan Sumut, H.Darwin Nasution menyebutkan, bahwa dari Rp.600 miliar penyertaan modal untuk perubahaan ini baru Rp.157, 917 mililar dan untuk koperasi karyawan sebesar Rp.1,2 miliar. Jadi tersisa Rp.371,83 miliar.

Darwin juga menyebutkan, tidak terpenuhinya target PAD tahun 2015 dan menurun dari tahun sebelumnya, itu dikarenakan realisasi PAD sangat dipengaruhi dengan kondisi harga pasar TBS dan karet yang terjadi.

“Penetapan deviden PT.Perkebunan Sumut ini tidak berdasarkan UU PT (Perseroan Terbatas)seperti diberlakukan PT Bank Sumut atau PTPN. Namun ditentukan kepada UU PT setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Artinya deviden perusahaan ini hanya dipatokkan jumlahnya yang harus dipenuhi manajemen,” kata Darwin didampingi Elfina dan Bilson.

Disebutkan, saat ini jumlah luas kebun PT.Perkebunan Sumut mencapai 15.000 Ha terdiri dari kebun sawit dan ada juga 200 Ha tanah yang tidak mungkin ditanami karet karena kondisinya merupakan tanah batu.

“Lokasi areal kebun dan PKS perusahaan ini selain di Tanjung Kasau, Kabupaten Batu Bara, Simpang Gambir, Sei Koni, Simpang Kojek dan Kampung Baru Kabupaten Madina,” ujarnya.(dey)