Banda Aceh Pilot Project Open Goverment Indonesia

Banda Aceh(ABP)

Kementerian PPN/Bappenas RI menetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pilot project Open Goverment Indonesia (OGI) yang juga menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi. Selain itu, Banda Aceh juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam Open Goverment Partnership (OGP) secara global.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Siliwanti kepada Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Rabu (3/2/2016) di balai kota. Pada kesempatan itu, Illiza didampingi oleh Wakil Wali Kota Zainal Arifin, dan Sekda Bahagia serta sejumlah pejabat terkait. Sementara Siliwanti datang bersama Robertus Theodore dari Kantor Staf Presiden, Endang Srihadi dari Setnas OGI dan rombongan.

Menurut Siliwanti, saat ini Seknas OGI sedang menyusun Rencana Aksi OGI 2016-2017 yang akan mencakup komitmen dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Kami ingin menjajaki kemungkinan Pemko Banda Aceh menjadi satu dari empat daerah percontohan yang kami ajak terlibat dalam OGI”

“Nilai unggul program ini adalah bagaimana kita secara bersama-sama dengan masyarakat membangun suatu pemerintahan yang terbuka. Sementara untuk OGP, Indonesia salah satu pemrakarsanya, dan kita mewakili Asia dalam forum yang beranggotakan 69 negara ini.”

Selanjutnya, ia memaparkan sejumlah pertimbangan pihaknya memilih Banda Aceh, antara lain karena melihat komitmen Wali Kota Illiza dalam mendukung terwujudnya tata kelola keterbukaan pemerintah. “Banyak inovasi keterbukaan yang sudah berjalan seperti SP2D, Open Data, LAPOR, e-Kinerja, Musrena dan pengembangan SIPBM Online.”

“Kami juga melihat dinamika interaksi dengan masyarakat sipil. Kemitraan Pemko Banda Aceh dengan CSO sudah berjalan dengan baik, terutama dalam pengembangan program Open Data,” katanya seraya menyebutkan 11 SKPK Banda Aceh juga sudah tergabung dalam Open Data Labs sehingga dapat diakses oleh publik.

Menanggapi tawaran dari Kementerian PPN/Bappenas, Wali Kota Iliiza menyampaikan sudah sejak awal pihaknya ingin menjadikan Banda Aceh sebagai cyber city dan smart city. “Untuk mewujudkannya harus dengan masyarakat yang cerdas yang tentu membutuhkan data-data memadai untuk pengembangan potensi diri maupun program-program yang telah kami canangkan.”

“Database pemerintahan menjadi sangat penting dan kami sajikan secara akuntabel dan transparan melalui website resmi Pemko Banda Aceh (www.bandaacehkota.go.id). Hingga kini kami juga sudah melahirkan banyak aplikasi termasuk soal open data. 50 persen Open Data SKPK yang terintregasi dengan portal menjadi target kami tahun ini, dan 100 persen pada 2017,” urainya.

Ia menambahkan, sekira 2007 ke bawah, data-data terkait RAPBD, DIPA dan sebagainya sangat sulit didaptkan oleh pihak LSM. “Berbeda dengan sekarang, kami ingin LSM terlibat dan tahu apa yang pemerintah kerjakan. Kami terus berbenah untuk itu dengan harapan kepercayaan publik semakin baik. Saya yakin, semakin terbuka pemerintah, semakin kita bisa lebih dekat dengan rakyat,” katanya.

‎”Saya juga yakin dan percaya, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan harus diawali denga melibatkan perempuan. Kaum perempuan harus terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh. Untuk itu kami lahirkan Musrena yang terintegasi dengan Musrenbang,” katanya lagi.

Di akhir pertemuan, Illiza menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi dan menyambut baik tawaran dari Kementerian PPN/Bappenas. “Kami sangat komit dan berkepentingan untuk terlibat dalam OGI untuk mengembangkan apa yang telah kami bangun sebelumnya, termasuk untuk lebih berperan aktif di dunia internasional melalui OGP,” kata Illiza seraya mengungkapkan Pemko Banda Aceh hingga kini masih aktif di forum CityNet dan UCLG.

“Agenda keterbukaan pemerintah sudah menjadi komitmen awal kami saat dilantik, kami bekerja karena ibadah dan terus bertekad menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mudahkan apa yang kita rencanakan, dan kami juga bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini,” pungkas Illiza.

Soal e-Goverment dan Open Data, Banda Aceh Extraordinary

Di tempat yang sama, Robertus Theodore dari Kantor Staf Presiden RI mengatakan pencapaian Pemko Banda Aceh soal keterbukaan luar bisa. “Banda Aceh muncul dan lebih maju dari tiga daerah pilot project OGI sebelumnya. “Banda Aceh extraordinary, dan menjadi pionir penerapan e-Goverment dan Open Data di Indonesia. Ini tentu juga tidak terlepas dari peran rekan-rekan CSO,” kata Robert.

Ia menyebutkan, satu hal praktis yang bisa dilakukan Pemko Banda Aceh ke depan adalah mensinergikan sistem aduan publik yang sudah ada sekarang dengan sistem yang dikelola Pemerintah Pusat, teutama yang terkait dengan isu nasional. “Soal Open Data, saya menilai sudah ada portal yang matang dengan pelibatan kontribusi masyarakat. Tinggal saja disinkronkan dengan portal nasional,” ujarnya.

Gerak Mendukung

Sementara itu, Koordinator Gerak Aceh Askhalani yang juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut, mendukung penuh Pemko Banda Aceh untuk bergabung dalam program OGI dan OGP yang ditawarkan Kementerian PPN/Bappenas.

Terkait Open Data, ia mengharapkan Banda Aceh bukan hanya menjadi pilot project di tingkat nasional tapi juga internasional. “Tagline-nya dari Aceh untuk dunia. Saat ini PPID Provinsi Aceh juga ingin mereplikasi apa yang dilakukan Pemko Banda Aceh sebagai percontohan,” ujar Askhalani.

Saat ini pula, ungkap Askhalani, Pemko Banda Aceh sedang menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Open Data, dan pihaknya ikut dilibatkan dalam pembahasannya secara bersama-sama dengan dinas terkait.

Ia juga mengharapkan Open Data sudah diterapkan selama dua tahun di Banda Aceh agar di-launching secara resmi sehingga gaungnya lebih besar dan lebih banyak diakses oleh publik. “Kami juga berharap wali kota memberikan reward kepada SKPK-SKPK yang sudah tergabung dengan portal open data Banda Aceh,” katanya. (Jun)