RPJM Kota Banda Aceh Tertuang Dalam Perwal Nomor 37 Tahun 2012

Banda Aceh(ABP)

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2012-2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 37 Tahun 2012.‎

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Banda Aceh Iskandar S Sos M Si, Jumat (22/1/2016), saat di wawancarai Humas Setdakota Banda Aceh di ruang kerjanya.

"RPJM Pemko Banda Aceh sudah ada sejaka 2012 lalu. Dokumen tersebut sejak 21 Desember 2012 yang ditetapkan melalui Perwal nomor 37," katanya.

Ia menjelaskan, mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. "Ini menjadi dasar hukum penetapan RPJM Banda Aceh." Jelasnya.

"Undang-undang ini mengatur secara holistik sistem perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerinta provinsi/kabupaten/kota. Payung hukum lainnya yakni UU nomor 32 tahun 2004," ujarnya lagi.

Selanjutnya, mengingat RPJM merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang berdampak luas pada tata kelola pemerintahan, arah pembangunan dan pelayanan publik, maka dipandang perlu kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menetapkan RPJM.

“Dan Pemko Banda Aceh telah mengajukan RPJMD kepada legislatif pada 2014 untuk dibahas bersama dan ditetapkan melalui qanun. Namun saat itu tidak selesai dibahas karena memasuki masa persiapan dan pelaksanaan Pileg," ungkap Iskandar.

Beberapa waktu yang lalu, Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadillah mengungkapkan bahwa RPJM merupakan salah-satu Qanun prioritas di tahun 2016. (Jun/Mkk)