Lampu Jalan dan Kemiskinan Jadi Topik Reses DPRD Kota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi(ABP)

Urusan lampu jalan dan kemiskinan menjadi topik reses di kota Tebing

Tinggi yang dilaksanakan di penghujung tahun 2015, Jumat – Minggu

(11/13-2015).

Masalah tersebut diungkapkan kepada Hj. Sofiani Tambunan yang melakukan reses di Kelurahan Deblot Sundoro, Chairul Mukmin Tambunan, di Jalan Cik Ramlah, Ibrahim Nasution di Kelurahan Satria,

Murli Purba di Kelurahan Pelita, Ir. Zainal Arifin di Kelurahan Lubuk

Raya, Edi Syahputra di Jalan Kumpulan Pane, Ir. Pahala Sitorus di

Kelurahan Pasar Baru, Mhd. Azly Azhari Hasibuan ST., Fahmi di

Kelurahan Sri Padang, Ketua DPRD Mohd. Ridho Chap di Jalan Asrama

Bagelen.

Lampu jalan sangat diperlukan oleh warga Jalan Bakti, Jalan Cik

Ramlah, Jalan Bakti, setidaknya diperlukan 43 tiang listrik dan

ratusan lampu jalan yang tidak berfungsi. Malam hari kawasan itu hanya

mendapat penerangan yang sangat minim dari lampu rumah yang dibuat

warga setempat. Di Gang Ikhlas Kel. Deblot Sundoro bahkan sejak tahun

2013 menurut warga ada “orang” Pemko telah menghitung 12 tiang

listrik dan bola lampu diperlukan namun hingga di tahun 2015 tiang

listrik tersebut tidak kunjung tersambung. Arus listrik dialirkan dari rumah ke rumah.

Masalah lampu jalan yang tidak diperbaiki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi dikeluhkan juga Kelurahan Lubuk Raya, Kelurahan Satria. Para Anggota Dewan Chairul

Mukmin Tambunan, Hj. Sofiani Tambunan, Ir. Zainal Abidin Tambunan,

mengatakan kepada warga bahwa hal itu akan disampaikan kepada instansi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk segera dilakukan perbaikan.

Kebutuhan raskin (beras miskin) diungkapkan di hampir keseluruhan

warga.

Warga mengatakan bahwa banyak pelayanan raskin di wilayahnya

tidak tepat sasaran, warga sangat bingung bagaimana orang yang

memiliki tempat tinggal yang permanen, memiliki sepeda motor bisa

mendapatkan raskin, sementara yang jompo tak berpenghasilan, atau

janda tak berpenghasilan tetap yang harus menanggung biaya keperluan

anak-anaknya tidak mendapatkan raskin.

Hal itu berlangsung bertahun-tahun, dan tidak bisa dirubah oleh siapa pun dan dalam

kondisi apa pun, baik oleh DPRD, lurah, kepling masing-masing juga

tidak dapat memberikan perubahan dalam hal ini. Sebab pendataan dan

penetapan orang-orang yang memperoleh raskin atau BLT adalah pegawai

instansi Badan Statistik Nasional.

Di Kelurahan Pelita, menurut keterangan Lurah Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi,

Sihombing terdata ada 183 penerima raskin dan calon penerima raskin

yang didata baru-baru ini tahun 2015 diusulkan bertambah menjadi 243

calon penerima raskin.

Sementara jika angka tersebut bertambah maka dipastikan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, dalam hal ini pendapatan masyarakat tidak meningkat, yang mengindikasikan pemerintah

daerah gagal melakukan tugas sesuai UU RI Nomor 32 tahun 2004 yang

menekankan pertimbangan utama diselenggarakannya otonomi daerah

diarahkan uuntuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Hal Lain yang diungkapkan oleh Lurah Pelita, Sihombing, dihadapan reses oleh Anggota

DPRD Murli Purba, bahwa tercatat 20 penunggak UKM di kelurahan Pelita

yang menegaskan sanksi jika ada anggota masyarakat yang membutuhkan

kredit UKM akan terkendala.

Persoalan Jamkesda dan Jamkesmas dijadikan topik pembahasan yang alot

dalam reses yang dilakukan oleh Edy Syahputra anggota DPRD Kota Tebing

Tinggi, yang mengadakan reses di kediamannya di Jalan Kumpulan Pane.

Masyarakat mengeluh bahwa kartu Jamkesda dan Jamkesmas yang mereka

miliki ditarik ketika mengambil raskin, akibatnya mereka bingung

menghadapi persoalan kesehatan. Edy Syahputra mengatakan bahwa di Kota

Tebing Tinggi tersedia anggaran pemerintah untuk 22.000 peserta BPJ

yang dilayani masih berkisar 10.000.

Urusan parit tumpat atau mampet sehingga menjadi masalah lingkungan

yang menyebabkan banjir, sanitasi yang tidak baik, penghuni rumah yang

menjadi sasaran gigitan nyamuk dikeluhkan hampir seluruh warga dalam

acara reses. Ibrahim Nasution yang mengadakan reses di Kelurahan

Satria mengatakan bahwa ada anggaran Rp 100 juta di kelurahan yang

kiranya dapat menyelesaikan masalah banjir di lingkungan

masing-masing.

Seorang penggali kuburan bernama Sugianto warga Jalan Bilal, Kelurahan

Deblot Sundoro, dalam reses Hj. Sofiani Tambunan anggota DPRD

mengungkapkan perlunya perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan

cangkul, beko, tenda dan bila memungkinkan memberikan honor kepada

penggali kuburan.

Hj. Sofiani Tambunan menyikapi hal ini dengan menjadikannya sebagai catatan untuk disampaikan dalam rapat dewan.

Keprihatinan yang berbeda yang melibatkan anak di bawah umur, yang

banyak terjerumus dalam berbagai tindak kejahatan pencurian, narkoba

juga menjadi segmen pembahasan dalam reses. Ir. Zainal Arifin

Tambunan, memberikan saran agar peran orang tua dalam mengawasi

perkembangan anak-anaknya benar-benar dilaksanakan. Orang tua harus

mengarahkan anaknya dalam kegiatan yang positif, misalnya menurut

Zainal Arifin, bahwa ia secara pribadi banyak membina anak-anak muda

yang dalam bidang olah raga karate. Dojo-dojo (klub) pembinaan karate

yang dibawah naungannya ada di setiap kelurahan di Kecamatan Padang

Hulu.

Menyinggung bantuan pemerintah untuk perumahan dijelaskan oleh Ibrahim

Nasution bahwa pemerintah melalui Kemenpera telah menyalurkan bantuan

400 unit dalam bentuk aladin. Sementara anggota DPRD yang disebutkan

di atas mengisi kegiatan reses dengan dialog interaktif membahas

berbagai masalah sosial yang dihadapi, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi,

Mohd Ridho Chap mengisi kegiatan reses dengan bersilaturahmi memberi

makan masyarakat yang diundang serta menyajikan hiburan bergoyang

dangdut. (tim)