DPRD Labuhanbatu “Belajar” Lelang Jabatan ke Kulon Progo

RANTAUPRAPAT(ABP)

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, DIY terapkan lelang jabatan pejabat. Selama tahun 2015 beberapa posisi eselon II di seleksi secara terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Misalnya, untuk mengisi jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.

Pelelangan jabatan itu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Permendagri No 13 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. "Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah mengadakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang ditujukan ," jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulon Progo, Drs Yurianti, MM, Senin (14/12) di ruang Paripurna DPRD setempat dalam menerima kunjungan kerja kalangan Komisi A DPRD Labuhanbatu ke daerah itu.

Lelang jabatan itu, katanya melalui beberapa tahapan yaitu seleksi administrasi, penilaian makalah, wawancara dan uji kompetensi. Seleksi yang ditujukan untuk PNS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. “Dan, Kabupaten Kulon Progo merupakan pemerintahan Kabupaten/Kota se DIY yang pertama sekali menerapkan system tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, rombongan anggota Dewan Labuhanbatu disambut oleh Drs Suharto, Ketua Komisi 1 dan Ponimin Budi H, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kulon Progo.

David Siregar, salahseorang anggota DPRD Labuhanbatu juga mempertanyakan kewenangan Gubernur dalam lelang jabatan tersebut. Sebab, kata dia, untuk pengangkatan pejabat eselon II adalah sepengetahuan seorang Gubernur. “Bagaimana dengan ijin gubernur,” tanyanya.

Untuk hal itu, kata Yurianti Kepala BKD Kulon Progo, dalam pembentukan tim panitia seleksi (pansel), pihaknya melibatkan beberapa unsur. Termasuk salah seorang anggota tim yang menjadi pansel dimintakan dari pihak pemerintahan Propinsi. “Kita minta ke Kegubernuran untuk satu orang dijadikan anggota pansel,” ujarnya seraya menambahkan tim pansel juga bukan tidak mungkin diangkat dari warga masyarakat. “Dan pensiunan yang memiliki integritas dan kemampuan dalam salah satu bidang juga memungkinkan untuk direkrut sebagai anggota pansel,” ujarnya.

Kunker DPRD Labuhanbatu ke daerah berpenduduk 404 ribu jiwa itu diantaranya dipimpin Ketua Komisi A DPRD Labuhanbatu Parsono, Hj T Meliana, Herlina Hasibuan, Aminuddin Manurung, Irham, David Siregar, Hj Juraidah Harahap, Muniruddin, Drs H Abdul Roni Harahap, HM Arsyad Rangkuty, Eka Purnamasari, Hj Elya Rosa Siregar dan Ema Wibasari Pasaribu.(AZ)