Kusbianto: Masyarakat Tak Sabar Tunggu Hasil Pemeriksaan Anggota DPRD Sumut

Medan(ABP)

Rektor Universitas Dharmawangsa(Undhar) Medan, H.Kusbianto, SH, MHum minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan hasil pemeriksaan pimpinan dan anggota DPRD Sumut priode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait dugaan suap gagalnya pelaksanaan interplasi mantan Gubsu H.Gatot Pujo Nugroho.

"Hasil pemeriksaan tersebut sangat pentin

g diumumkan agar bisa diketahui masyarakat. Selain itu masyarakat juga ingin memperoleh kepastian tentang siapa-siapa yang diduga menerima suap demi kegagalan interplasi Gubsu," kata H.Kusbianto, SH, MHum belum lama ini diruang kerjanya.

Kusbianto yang juga mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan, menyatakan, demi tegaknya reformasi hukum di Indonesia sudah seharusnya KPK mengumumkan hasil pemeriksaan pimpinan dan anggota DPRD Sumut yang disinyalir menerima imbalan atas gagalnya pelaksanaan interplasi Gubsu jilid I-III.

Menurut dia, siapapun dia, seseorang yang menerima imbalan atas gagalnya interplasi adalah gratifikasi dan itu tidak diperbolehkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. “Karena jika tak diumumkan, bisa menjadi preseden buruk bagi institusi penegakan hukum ini,”tegas Kusbianto yang juga Penasehat Posko Rumah Rakyat Aliansi Indonesia Komite Eksekutif Provinsi Sumut.

Selain itu Kusbianto menegaskan, bahwa KPK jangan hanya gertak sambal dalam upaya melakukan penegakan hukum di Sumut terkait dengan memeriksa puluhanpimpinan dan anggota DPRD Sumut aatas dugaan kasus korupsi mantan Gubsu, H.Gatot Pujo Nugroho yang kini menjadi tersangka dan ditahan pihak berwenang.

Seperti diketahui, belum lama ini KPK melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD Sumut priode 2009-2014 dan 2014-2019 di Markas Brimob Polda Sumut terkait dugaan suap gagalnya interplasi Gubsu.

Pemeriksaan tersebut merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi mantan Gubsu, H.Gatot Pujo Nugroho bersama isterinya, Evi Susanti sehubungan kasus suap Hakim PTUN Medan belum lama ini. (dey)