Pertemuan Tematik Bakohumas Lemhannas RI Resmi Dimulai

Jakarta(ABP)

Pertemuan Tematik Bakohumas yang diikuti oleh 221 pejabat humas lintas kementerian dan lembaga pemerintahan se-Indonesia resmi dimulai, Selasa (2/9/2015) di Gedung Lemhannas RI, Jakarta.‎

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan MPA MBA. Menariknya, seremoni pembukaan kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (4/9) tersebut, ikut dimeriahkan dengan Tarian Saman Aceh yang ditampilkan oleh para siswa SMA Negeri 6 Jakarta.

Ke-221 peserta pertemuan Bakohumas ini terdiri dari pejabat humas kementerian dan lembaga pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pejabat humas DPRD, Perguruan Tinggi dan BUMN se-Indonesia juga turut hadir. Dari Pemko Banda Aceh dihadiri langsung oleh Kabag Humas Setdako Drs Marwan.

Kepala Biro Humas Lemhanas RI, Laksamana Pertama TNI Estu Prabowo MSi dalam laporannya menyampaikan, tujuan pelaksanaan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan peran aktif pejabat humas dalam pengelolaan komunikasi publik.

"Pejabat humas harus mampu memberikan pelayanan informasi dan memberikan kepastian berbagai unsur strategis kebijakan pemerintah kepada masyarakat," katanya.

Dalam sambutannya, Didit Herdiawan yang mewakili Gubernur Lemhanas RI mengingatkan tugas, peran dan fungsi Humas yang tertuang secara jelas dalam Permenpan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kelola Kehumasan di Instansi Pemerintahan.

"Bila dicermati secara dalam, tentu kita sadar bahwa Humas merupakan ujung tombak dan garda terdepan dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan mempengaruhi publik untuk mendukung program pemerintah."

Ia menguraikan, di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, arus informasi bergerak begitu cepat menembus ruang dan waktu melalui berbagai media yang berkembang di tengah masyarakat.

Segala informasi tersebut, katanya, dapat diterima masyarakat dalam waktu singkat. "Validitas, kualitas dan keakuratan informasi bukan menjadi ukuran dan prioritas yang menghalangi distribusi informasi kepada masyarakat saat ini."

Meurutnya, dalam perpektif ketahanan nasional hal ini tentu tidak boleh dipandang sebagai dinamika yang lumrah dan lazim dalam kehidupan masyarakat. "Kesimpangsiuran informasi yang berkembang dalam masyarakat akan menimbulkan kegaduhan politik, ekonomi dan sosial budaya dan pertahanan keamanan yang ujungnya akan melemahkan ketahanan nasional bangsa."

Oleh karenanya, Humas Pemerintah tidak hanya mengemban tugas, peran dan fungsi normatif kehumasan semata. "Lebih dari itu, sungguh Humas Pemerintah merupakan ujung tombak dan agen perubahan yang dapat berperan aktif dalam memperkuat wawasan kebangsaan."

"Humas pemerintah merupakan salah satu elemen soft power yang memiliki potensi besar untuk diberdayakan dalam meredam berbagai gejolak dan kegaduhan yang berkembang di tengah masyarakat," pungkasnya. (Jun)