Illiza Jadi Pembicara di Markplus Inc

Jakarta(ABP)

Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE menjadi pembicara pada forum terbuka Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik yang digelar di Philip Kotler Theatre Main Campus Markplus Inc, Jakarta Selatan. Jumat (12/6/2015),

Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE

Selain Illiza, hadir pula Ade Alawi selaku Redaktur Senior Media Indonesia dan Ardhi Ridwansyah, Chief Operation MarkPlus Institute. Sementara yang bertindak sebagai panelis adalah Noviana Adrina, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I Kemen PAN-RB.

Pada kesempatan itu, Illiza menyampaikan presentasinya bertajuk “Implementasi Pembangunan Model Kota Madani untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.

Mengawali presentasinya, Illiza memaparkan sekilas keadaan Kota Banda Aceh pasca bencana gempa dan tsunami 2004 dan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. “Pasca tsunami 2/3 infrastruktur kota kami hancur dan 61.065 warga dinyatakan hilang dan meninggal dunia.”

Adapun sejumlah permasalahan yang terjadi saat itu antara lain, tingginya angka pengangguran, mutu pendidikan yang masih rendah, terbatasnya fasilitas publik serta masyarakatnya yang konsumtif dan kurang produktif.

Saat maju menjadi wakil wali kota mendampingi almarhum Mawardy Nurdin untuk periode kedua pada 2012 lalu, pihaknya mengusung visi “Banda Aceh Model Kota Madani” dengan tujuh misi pendukungnya.

“Banda Aceh sebagai Model Kota Madani yang ingin kita wujudkan adalah kota yang penduduknya beriman, berakhlakul karimah, toleran dalam perbedaan, taat hukum, masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, memiliki ruang publik yang luas dan inklusif, menjaga persatuan dan kesatuan serta mampu bekerjasama,” papar Illiza.

Terkait dengan tema yang diangkat dalam forum ini, Illiza menyatakan 'revolusi mental' Kota Banda Aceh mengambil ide Model Kota Madani. “Dalam aspek pelayanan publik, kami mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi e-Musrenbang, e-Kinerja, e-Disiplin, peta GIS hingga penggunaan CCTV untuk pengawasan,” sebutnya.

Untuk lebih meningkatkan pelayan publik, Pemko Banda Aceh juga telah meluncurkan aplikasi perizinan online dan aplikasi antrian online. “Kini kami juga sudah memiliki database penduduk miskin by name, by address and by GPS sehingga bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran. Kami juga membuka layanan pengaduan masyarakat via SMS gateway dan email, serta data penduduk online dan portal data yang bisa diakses oleh siapa saja.”

Selanjutnya Illiza memaparkan upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan dalam rangka menyelesaikan beragam tantangan yang dihadapi kota seluas 61,36 KM² dan berelevasi rata-rata 0,80 mdpl tersebut pasca masa rehab-rekon tsunami.

“Setidaknya ada sembilan bidang yang menjadi fokus pembenahan Kota Banda Aceh, yakni di bidang keagamaan, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, teknologi, mitigasi bencana, lingkungan hidup, pariwisata dan pengarustamaan gender.”

Dalam waktu 10 tahun sejak 2004, sambung Illiza, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh meningkat 13 kali lipat dan APBD meningkat empat kali lipat pada 2013 lalu. Pertumbuhan ekonomi naik dari 4,81 persen menjadi 6,12 persen.

“Populasi juga bertambah dari 263.669 jiwa sebelum musibah tsunami menjadi 264.431 jiwa pada 2013 yang diikuti dengan turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Sementara pendapatan per kapita ikut naik dari Rp 5.313.000 menjadi Rp 14.649.000,” katanya. (Jun)