Pedagang Akik Minta Perlindungan Dewan

Medan(ABP)

Sekitar puluhan pedagang Akik Sukaramai mendatangi DPRD Medan, Rabu (08/04/2015). Mereka mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah (eksekutif/legislatif) dengan mengatasnamakan pembangunan seringkali kontraproduktif.

Disebutkan para pendemo, bahwa kebijakan pemerintah selalu tidak berpihak pada rakyat dengan mengorbankan kepentingan rakyat, terutama rakyat kecil sehingga kebijakan pemerintah selalu melahirkan permasalahan baru tanpa menyelesaikan masalah lama.

"Dimana pemerintah dalam hal ini DPRD Medan dan Walikota Medan tidak mendengarkan sedikitpun aspirasi dari para pedagang pasar Akik, melainkan hanya mendengar keterangan dari pihak yang sama sekali tidak memiliki kepentingan di pasar Akik", ujar pendemo.

Pemerintah memberikan alasan bahwa pasar Akik sebagai biang masalah atas menurunnya omzet pedagang Pasar Sukaramai. Untuk itu, kami Front Persatuan Pedagang Pasar Akik (FP3A) menolak dengan tegas rencana penggusuran dan penggeseran yang digagas DPRD Medan Pemko Medan, dan menuntut DPRD Medan dan Walikota Medan untuk melegalkan pasar Akik sebagai pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi dan berada dalam naungan Dinas Koperasi Kota Medan dan menuntut pihak DPRD Medan agar melibatkan pedagang pasar akik pada setiap pengambilan keputusan yang menyangkut pasar Akik.

Anggota Komisi C DPRD Medan Godfried Lubis dan Kuat Surbakti yang menerima perwakilan dari Pasar Akik mengatakan, bahwa untuk saat ini pihak dari DPRD Medan masih menunggu laporan dari tim gabungan yang hingga saat ini belum terbentuk.

"Hingga saat ini kami menunggu laporan dari tim gabungan yang hingga saat ini belum terbentuk. Dan PD.Pasar belum memberikan laporan", ujar politikus Gerindra ini.

Hal senada juga diucapkan Kuat Surbakti. "Dalam hal ini Pemko Medan harus segera membentuk tim agar bisa menyelesaikan permasalahan pasar Akik, hingga permasalahan yang terjadi dengan pedagang pasar Akik tuntas dan menemukan solusi yang lebih baik lagi", ucap politikus PAN ini. (lina)