Ketua Pansus Danau Toba Harus Kuat Mental Hadapi Interpensi

Medan(ABP)

Kalangan DPRD Sumut harus memilih Ketua Panitia Khusus (Pansus) Danau Toba yang benar-benar memiliki mental kuat dan tidak mudah tergoda dengan iming-iming imbalan maupun lainnya yang bersifat mengaburkan keinginan bersama demi menjaga dan melestarikan lingkungan di kawasan Danau Toba.

Ir.Juliski Simorangkir, MM

Harapan itu dituangkan Anggota Fraksi Persatuan Kesatuan Bangsa DPRD Sumut, Ir.Juliski Simorangkir, MM di Medan, Senin (26/4).

Juliski, politisi Partai Kesatuan Persatuan (PKP) Indonesia ini menegaskan, kalau bisa yang menjadi ketua Pansus Danau Toba itu yang sangat mengerti tentang apa dan bagaimana keberadaan Danau Toba, sebagai primadonanya pariwisata di Sumut.

“Jadi yang paling pas untuk memangku sebagai Ketua Pansus Danau Toba adalah anggota DPRD Sumut dari Daerah pemilihan (Dapil) Sumut IX meliputi Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan (Hambahas), Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput) dan Kota Sibolga,”ucapnya.

Tapi itupun, lanjut Juliski, mesti dilihat dari kemauan politik calon ketua Pansus guna membenahi carut marutnya lingkungan di kawasan Danau Toba. “Yah pokoknya yang menjadi Ketua Pansus itu harus kuat mental dan tidak terpengaruh dengan bujukan para pengusaha yang diduga telah mencemarkan kawasan danau tersebut,” ucapnya.

Menurut Juliski, kreteria yang dipasangkan untuk Ketua Pansus Danau Toba itu demi menjaga tidak terulangnya kegagalan Pansus serupa pada masa anggota DPRD Sumut priode 2009-2014 lalu, dimana pansus kandas di tengah jalan sehingga masyarakat di sekitar Danau Toba merasa kecewa.

“Kita tidak mau hal itu terjadi lagi. Karena ini merupakan pertaruhan budaya dan adat istiadat masyarakat di sekitar Danau Toba. Kita mau ekosistem lingkungan hidup terjaga sampai kapanpun sehingga para wisatawan lebih nyaman menikmati keindahan panorama Danau Toba maupun mandi di danau tersebut,” kata Juliski, anggota DPRD Sumut dari Dapil Sumut IX.

Menyinggung adanya informasi tentang kekaburan pembentukan Pansus Danau Toba, Juliski menyebutkan, pembentukan pansus tetap berjalan, bahkan setiap fraksi sudah memberikan nama-nama anggotanya untuk duduk di Pansus Danau Toba.

“Jadi saat ini Pansus Danau Toba tinggal diproklamirkan saja melalui sidang paripurna. Dengan begitu, kita bisa investigasi ke tengah masyarakat, termasuk meneliti keberadaan Danau Toba. Setelah itu kita tindaklanjuti dengan pengambilan kesimpulan apakah PT.TPL, Aqua Farm dan perusahaan Peternakan itu wajib ditutup atau tidak,” tegas Juliski seraya menegaskan bahwa menjaga kelestarian Danau Toba bukan hanya milik organisasi Jalin D.Toba, tapi merupakan kepentingan masyarakat Internasional, terutama Sumut.

Seperti diketahui, Maret lalu dalam RDP gabungan antara Komisi A, B dan Komisi D telah memberikan rekomendasi untuk penutupan PT.TPL, Aqua Farm dan perusahaan peternakanan babi di sekitar kawasan Danau Toba. (dey)