HIMMAH Sumut Dukung Interpelasi Gubsu

Medan(ABP)

Puluhan massa mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) Sumut berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Senin (20/4), mereka mendukung interplasi DPRDSU terhadap kepemimpinan Gubsu Gatot Pudjo Nugroho.

Dalam orasinya mahasiswa mengatakan, dibawah kepemimpinan Gatot sebagai Gubsu telah banyak permasalahan diantaranya kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakkan demokrasi yang tidak terselesaikan. Serta kegagalan Pemprovsu di tahun ini mengenai kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Untuk itulah maka Pimpinan Wilayah Himmah Sumut mengganggap perlu dilakukan evaluatif terhadap kinerja Pemprovsu dan menyampaikan aspirasi tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki adanya pemyelenggara negara/pemerintahan Provsu yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk reformasi percepatan perwujudan pembangunan khususnya birokrasi Pemprovsu dapat berdaya guna, teriak koordinator aksi A.R Nasution.

Lanjutnya, untuk itu kami meminta kepada DPRDSU untuk menggunakan hak interplasi kepada Pemprovsu terutama kepada Gubsu Gatot Pudjonugroho, untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdammpak luas pada kehidupan masyarakat.

"Segera evaluasi kinerja Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Provsu, dan meminta kejelasan kronologis dan memonitor penyelesaian hutang Dana Bagi Hasil (BDBH) Provsu kepada kab/kota termasuk penyelesaian tunggakannya. Serta penjelasan visi dan misi dan program kerja kepemimpinan Gatot dan Tengku Erry Nuradi dalam penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013,2014,2015", ujarnya.

Gatot juga dinilai telah kangkangi dan langgar konstitusi dibuktikan dengan dugaan pelanggaran terhadap Kepmen No.900-3673/2014, tentang evaluasi Ranperda Sumut tentang penjabaran P-APBD 2014 dan Rancangan Pergub tentang pencabaran P-APBD 2014 tanggal 16 September 2014. Kepmen Nomor 903-3749/2014 tentang Ranperda Sumut tentang APBD 2015 dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD 2015.

Kami juga meminta kepada BPK Sumut, untuk menindaklanjuti permasalahan DBH dan tunggakan BDB serta menyampaikan progresnya secara terbuka kepada masyarakat.Dan melakukan transparansi pengelolaan APBD Provsu dengan melakukan E-Budgeting. (lina)