PDAM Tirtanadi Tidak Respon Keluhan Masyarakat Medan Marelan

Medan(ABP)

Masyarakat Medan Marelan di Perumahan Griya Marelan III dan sekitarnya sangat menyesalkan pihak Tirtanadi Medan yang tidak merespon keluhan warga terhadap suplai air yang kecil dan warna air yang tidak jernih dalam beberapa bulan ini.

RESES: Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Brilian Moktar, SE,MM 

sedang reses di Perumahan Griya Marelan III Kecamatan Medan Marelan guna 

menampung berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang dewasa ini.

Untuk itu mereka minta kepada wakil rakyat provinisi Sumut yang dikenal peduli terhadap rakyat kecil itu dapat membantunya dalam mengatasi kebutuhan air setiap harinya. “Karena jika hal tersebut masih juga berlangsung dikuatirkan akan menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak akibat air Tirtanadi yang warnanya keruh itu disangsikan tidak hygenis (steril)), “ kata beberapa warga Medan Marelan saat reses anggota DPRD Sumut, Brilian Moktar,SE,MM di Perumahan Griya Medan Marelan III, A 16 Medan, Sabtu sore, (21/3).

Brilian Moktar, Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, menyatakan, aspirasi warga tersebut ditampung sekaligus ditindaklanjuti dan akan disampaikan dalam rapat paripurna hasil reses II tahun sidang I tahun 2014/2015.

BERDIALOG: Sejumlah ibu rumah tangga di kawasan Kecamatan 

Medan Marelan sedang berdialog dengan Brilian Moktar menyangkut BPJS, 

air PAM dan lainnya seusai reses.

Hadir saat itu Ketua PDI Perjuangan Kecamatan Medan Marelan, Rahmat, tokoh masyarakat, Hermanto, Awie, sejumlah kepala lingkungan dan warga Kecamatan Medan Marelan. Reses serupa juga dilaksanakan Brilian Moktar di Jalan Bakung Sukaramai Kecamatan Medan Area Minggu pagi (22/3) dan malam harinya di Pasar Timah, Minggu malam.

“Masalah air saat ini sangat penting dan harus diprioritaskan karena menyangkut hajat orang banyak dan kesehatan masyarakat,” kata Brilian Moktar.

Warga juga menyampaikan keluhannya tentang BPJS dan soal surat kuasa mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda dua milik keluarganya di luar Medan dikenakan administrasi sebesar Rp.35.000,-. Karena hal itu dinilai sangat memberatkan warga.

“Soal BPJS, kita sejak lama menanggapi serius tentang BPJS yang sebelumnya bernama Askes. Pokoknya yang namanya untuk kesehatan masyarakat kita terdepan menyikapinya baik melalui surat maupun turun langsung ke rumah sakit. Jika ada masalah BPJS, silahkan lapor kepada Yudhi di Medan Marelan, kita akan tindaklanjuti sesegera mungin,”ujar Brilian Moktar.

Sementara soal STNK, katanya, saat ini Dispenda Sumut sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kepengurusan STNK di berbagai tempat. Mungkin dikenakannya uang administrasi untuk surat kuasa agar tidak semuanya meminta surat kuasa.

Brilian Moktar mengakui adanya anggapan bahwa Medan Marelan, termasuk salah satu kecamatan yang tertinggal dan termiskin di Kota Medan. Untuk itu sebagai wakil rakyat, ia sedang memperjuangkan dan mengupayakan berdirinya SMA Negeri di kecamatan itu mengingat areal wilayahnya cukup luas. (dey)