Anggota DPR RI Minta Masyarakat Tetap Waspadai Gerakan Asing Hancurkan Kesatuan Indonesia

Medan(ABP)

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, H.R.Muhammad Syafi’i,SH,MHum kembali membentangkan tentang pentingnya nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan sebagai langkah kekuatan dan antisipasi masuknya berbagai warna globalisasi yang pada satu sisi bisa menjadi ancaman bagi bangsa dan negara.

KONSENSUS: Anggota Komisi VIII DPR RI, H.R.Muhammad Syafi’i,  SH,MHum 

sedang membentangkan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan Indonesia di Unpad Medan, Jumat siang (13/3).

“Ancaman itu datang mulai dari perdagangan bebas ASEAN yang sebentar lagi diberlakukan. Dalam berbagai sisi, kita memang masih dihadapkan masalah mutu yang rendah dan sulitnya pemasaran produk Usaha Kecil Menengah (UKM). Jadi jangan heran bila nantinya jika Indonesia menjadi pangsa pasar yang besar berbagai produk dunia,” ujar Raden Syafi’i yang akrab disapa Romo saat menggelar sosialisasi 4 Konsensus Dasar Kebangsaan Indonesia di Universitas Pembangunan Panca Budi Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat siang (13/3).

Saat itu para mahasiswa Unpad mencermati materi yang disampaikan Romo tentang UUD 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhenika Tunggal Ika. Mereka mempertanyakan tentang banyak hal seperti geliat reformasi hukum di Indonesia yang hingga kini masih belum memenuhi harapan serta ekspansi perusahaan tambang asing ke Indonesia dan makin jauhnya rakyat kecil memperoleh keadilan dan kebenaran.

FOTO BERSAMA: Jajaran akademisi Unpad Medan foto bersama dengan 

anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, H.Raden Muhammad Syafi’i, SH,MHum 

seusai acara sosialisasi 4 konsensus dasar kebangsaan Indonesia di perguruan tinggi tersebut.

Sosialisasi 4 konsensus kebangsaan yang disampaikan dalam rangka reses itu dihadiri Pembantu Rektor (PR) I dan III Unpab Medan, Doni Lesmana dan Asrul, Dekan Fakultas Ekonomi, H.Kasim Siyo, mantan anggota DPRD Sumut priode 2004-2009, Ir.Tosim Gurning serta seratusan mahasiswa Unpad. Acara tersebut dipandu Asmui Harahap.

Disebutkan, hingga kini pihak asing juga masih berupaya melakukan pelemahan terhadap kesatuan dan persatuan Indonesia dengan berbagai cara agar kekuatan bangsa yang sudah tertanam selama ini hancur secara perlahan-lahan.

KEHILANGAN KETELADANAN

Menurut Romo, sistem hukum di Indonesia sudah cukup. Semua sudah dilengkapi dengan perangkat kelengkapan pengawasan mulai dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan sampai tingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka yang melakukan pengawasan, juga perlu diawasi. Kalau ada seorang polisi macam-macam bisa dilaporkan ke Propam, dan jika anggota Propam yang bermasalah, juga dapat dilaporkan ke Kompolnas. Begitu seterusnya hingga ke jenjang teratas. Biasanya, masalah besar itu sulit untuk ditindaklanjuti sepanjang ada yang namanya kepentingan sehingga terjadilah tebang pilih hukum,’ tegas Romo.

Dikatakan, ketika warga Australia akan dikenakan hukuman mati karena narkoba, Menlu Australia, Abot minta agar warganya dijauhkan dari kematian dan mengungkit kembali bantuan tsunami Aceh. 

Sehingga rakyat Indonesia bereaksi keras dengan mengumpulkan koin untuk mengembalikan bantuan itu. Lalu kenapa tiba-tiba Menkopolhukham, Yasoana Laoly berkeinginan untuk merevisi hukuman bagi koruptor yang dihukum berat.

“Ini apa namanya?,“ tanya Romo seraya menekankan bahwa saat ini kita sudah kehilangan keteladanan kepemimpinan akibat adanya kepentingan dan ke depan, kita butuh pemimpin teladan, berkomitmen dan memiliki ahlak yang kuat. (dey)