Korda FSB Kikes SBSI Sumut Tuntut Kenaikan Upah Yang Layak

Medan(ABP)

Ratusan Buruh dibawah Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Dept Store Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korda F SB Kikes SBSI) Sumut, lakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Rabu (10/12/2014).

Massa buruh saat melakukan aksi unjukrasa ddi medan

Ketua Korda F SB Kikes SBSI Sumut Usaha Tarigan, SH dalam orasinya mengatakan, bahwa selama ini buruh masih termarjinalkan. Dan janji-janji kampanye Jokowi-JK dengan slogan 'Tri Layak Pekerja Buruh' (Kerja layak, upah layak dan Hidup Layak) hanyalah janji-janji palsu.

"Ditengah himpitan ekonomi yang semakin sulit pemerintahan Jokowi-JK justru menaikan harga BBM sebesar 31 persen. Para anggota DPR sibuk bertengkar, memikirkan kepentingannya dan melupakan nasib rakyat. Sehingga lengkap sudah penderitaan rakyat", ujar Usaha Tarigan.

"Kami meminta agar segera dilakukan Revisi UMP/UMK karena dampak kenaikan harga BBM dan saat ini upah buruh masih belum layak, dan menolak upah murah dan sistem outsourcing,terutama di BUMN/BUMD serta laksanakan Rekomendasi Komisi IX DPR-RI," katanya.

Selain itu, para buruh juga menuntut hentikan aksi kekerasan dalam pengamanan aksi-aksi buruh, mahasiswa dan rakyat Indonesia, kami menolak kenaikan harga BBM, serta meminta agar perbaiki program Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan, serta laksanakan Jaminan Pensiun per 1 Juli 2015 tanpa pentahapan untuk perkerja/buruh swasta dengan manfaat bulanan yang diterima saat usia pensiun sebesar 75 npersen dari gaji terakhir dan jaminan pensiun segera di definifkan, imbuhnya.

Lanjutnya, kami berharap agar segera di Revisi UU TKI dan sahkan RUU PRT serta Ratifikasi semua Kovvensi ILO tentang K3.

Selain itu, kami juga meminta agar diberikan konpensasi kepada buruh sebagai dampak kenaikan harga BBM karena satu buruh pun tidak ada yang mendapatkannya, serta buat Perda ketegakerjaan yang melindungi kesejahteraan pekerja/buruh. 

Selesaikan seluruh kasus-kasus ketenagakerjaan ayang ad di Sumut, dan usut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran jalan-jalan Disnakertrans Provsu yang terindikasi 'perjinakkan' serikat pekerja/serikat buruh di Sumut, ujarnya.

Kami juga meminta agar Kadisnakertrans Provsu Bukit Tambunan segera dicopot dari jabatannya, dan copot Kadisnakertrans Kabupaten Deliserdang serta Kabid Pengawasan dan Kabid Saker, kata Usaha dihadapan anggota DPRDSU Brilian Mukhtar dan Zulfikar. 

Usaha Tarigan mengatakan, bahwa Bukita Tambunan selaku Kadsnakertrans telah gagal dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan masih banyak kasus pelanggaran perusahaan kepada buruh tidak terselesaikan.

Brilian Mukhtar dihadapan buruh mengatakan, segera menampung aspirasi yang disampaikan. Dan DPRDSU siap memfasilitasinya.(lin)