Kemana Saja Pajak Haram Galian C Sergai Mengalir?

Serdang Bedagai, (ABP)

Masyarakat Serdang Bedagai (Sergai), menduga ada aliran pundi-pundi rupiah kepada petinggi eksekutif dan legislatif dalam kasus pajak haram Galian C yang dikutip Kadis PPKA dari penambang Galian C illegal di Sergai. 

Kadis PPKA Kabupaten Serdang Bedagai H Gustian SE Ak MM

Dugaan itu muncul karena 45 anggota legislatif Sergai diam seribu bahasa atas pelanggaran hukum yang dilakukan Dinas PPKA itu.

Seperti diketahui, Kadis PPKA Sergai H Gustian SE Ak MM mengaku kalau dinasnya memang bertugas mengutip pajaknya saja, tidak ada urusannya apakah Galian C itu legal atau tidak. Ia bahkan menuding Kadis PU yang harusnya bertanggungjawab atas ketiadaan ijin Galian C. “Kenapa mereka tidak mau mengeluarkan ijinnya?”.

Disisi lain, ia juga menuding Satpol PP tidak melakukan tindakan apa-apa pada Galian C yang tidak berijin. “Kenapa Satpol PP tidak mau menutup Galian C kalau tidak ada ijinnya? Untuk apa Camat mengeluarkan rekomendasi Galian C kalau tidak tahu dimana mengurus ijinnya?” ujarnya.

Ketika ditanya payung hukum atas pengutipan pajak Galian C mantan Inspektorat Sergai tersebut mengatakan, tidak ada masalah walau tidak ada perdanya, karena setiap bumi dikorek oleh Galian C harus bayar pajak, walaupun Galian C itu tidak ada ijin.

PAD Sergai Diduga Bocor

Menurut sebuah sumber yang dapat dipercaya, ada sebagian pajak Galian C yang masuk ke kantong pribadi oknum di PPKA karena tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah. Hal tersebut terlihat dari pembayaran pajak Galian C yang tidak melihat kondisi lapangan dan ukuran yang akan ditambang, asal sepakat nilanya langsung saja dibayar pajaknya, tidak perlu melakukan pengukuran berapa kubik tanahnya diambil.

Sebelumnya dalam waktu dekat ini, LSM Pijar Keadilan dan Aliansi Jurnalis Anti Korupsi Indonesia (AJAKI) akan melaporkan kasus dugaan pungli dan pemerasan yang dilakukan Kadis PPKA Sergai ini ke Kejatisu. Hal itu diungkapkan Ketua AJAKI Sergai Prayuka.SE kepada wartawan, Jumat (7/11) dikediamannya.

Menurut Prayuka diduga ada pemerasan dan pungli kepada kontraktor yang dilakukan Kadis PPKA H Gustian SE Ak MM. Pasalnya dalam pengurusan berkas untuk pembayaran proyek pekerjaan fisik pengaspalan atau lapen yang menggunakan bebatuan setiap kontraktor harus membayar pajak Galian C kepada dinas tersebut.

“Namun kalau kita lihat dan perhatikan dalam kontrak yang dikeluarkan oleh Dinas PPKA tidak ada yang melakukan kegiatan Galian C, tetapi para kontraktor itu harus membayar pajak Galian C pada setiap kegiatan pengaspalan,”ujarnya.

Prayuka menduga uang yang dikutip oleh Kadis PPKA kepada para kontraktor itu masuk ke kantong pribadi, karena tidak ada Perdanya dan payung hukumnya Dinas PPKA mengutip pajak Galian C ,”tandasnya. ( Budi lubis)