Bakopam-Su Minta Kepada Kapolda Segera Tangkap Kadissos Pemprov Sumut

MEDAN(ABP)

Puluhan massa dari Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam- Su) Sumatera Utara Majelis Ikatan Mahasiswa Perubahan Indonesia (MIMPI) meminta kepada Kapoldasu agar segera tangkap dan periksa Kepala Dinas Kessos Prov Sumut dan menuntaskan kasus-kasus yang ada di Dinas Kessos Sumut.

Masa Bapokam ketika aksi di gedung DPRD Sumut

Demikian hal tersebut dikatakan puluhan Bakopam-Su dan MIMPI saat melakukan orasinya di depan Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin ( 17/11). 

 Lebih lanjut dijelaskan mereka, dalam hal ini Kapolda harus serius untuk menuntaskan persoalam di Kessos Sumut. Ada dugaan Alexius juga memberikan setoran kepada Gubsu Gatot Pujonugroho.

Anggota DPRDSU Januari Siregar SH saat menerima aspirasi Bapokam

"Karena, selama ini terkesan Gubsu melindungi atau enggan untuk mengganti Alexius. DPRD Sumut juga harus memanggil Alexius untuk menyelesaikan persoalan ini," tandas Kordinator Lapangan Efendi Jambak dan Romis selaku koordinator aksi.

Dapat diketahui, pada tanggal 04 Juli 2014 ada pembongkaran bangunan kandang/Kantor lama tempat kegiatan keterampilan yang akhirnya pembongkaran bangunan ketempat bangunan yang lainnya. Menurut pendataan, sudah ada bangunan yang dibongkar berlanjut. Yaitu rumah hunian warga binaan dengan jumlah bangunan yang dibongkar ada 6 bangunan.

"Pembongkaran bangunan tersebut tanpa ada musyawarah kepada seluruh pegawai bawahannya. Terkecuali satu orang yaitu bernama Eko sebagai penghubung untuk mencari pembeli. Padahal sesuai ketentuan pembongkaran dan pelelangan asset ada mekanismenya," ujar mereka.

Dalam hal ini mereka menjelaskan, pada tanggal 13 Agustus 2014 rapat di aula UPTD dengan sejumlah staf dalam rapat tersebut membicarakan tentang bangunan yang sudah dibongkar penjelasannya, bahwasannya pembongkaran itu dilaksanakan atas perintah Kadis Kessos Prov Sumut Drs Alexius Purba.

Alasan dibongkar untuk menambah lahan penanaman jagung dan direncanakan untuk pembuatan kolam ikan lele. Padahal lahan Upt tersebut masih ada yang terbengkalai sekitar 5 Ha lagi. Dimana luas keseluruhan lahan di Upt lebih kurang 18 Ha. Selain itu juga bahwa semua bahan materi diantaranya kusen, kayu, seng, besi, rangka baja dan batu bekas disimpan di gudang ternyata dalam beberapa hari kemudian bahan material sudah tidak ada di gudang.

"Hal ini terindikasi adanya pelanggaran semata-mata untuk kepentingan pribadi Kepala Dinsos Prov Sumut tanpa adanya mekanisme yang sah menurut hukum," kata mereka.

Sementara itu, ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kadissos Alexius Purba melalui telefon selular 081264544XXX tidak aktif.

Aksi unjukrasa tersebut dikawal dari pihak kepolisian dan Satpol PP Pemrov Sumut. Pada kesempatan tersebut para pengunjurasa diterima oleh anggota Komisi A DPRD Sumut Januari Siregar mengatakan, akan menampung aspirasi saudara-saudara. Dan, akan disampaikan kepada pimpinan. (Winda/Lina)