Stop Pengerjaan Proyek Jalur Ganda KA di Kuala Namu

Beringin (ABP) 

Masyarakat Dusun Pala Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin melakukan aksi protes kepada PT KAI terhadap lahannya yang akan digunakan sebagai lokasi proyek pembangunan jalur ganda kereta api bandara Kuala Namu, mereka minta dibayar ganti untung bukan ganti rugi, Rabu ( 8/10). 

Masyarakat pemilik lahan saat melakukan aksi protes diatas lahannya Rabu (8/10/2014)

Sebagai menunjukan aksi protesnya sejak pagi puluhan ibu-ibu dan bapak-bapak sudah berkumpul di lokasi lahan, sambil mendirikan tenda darurat dari tikar plastik serta dapur darurat. 

Selain itu , warga juga mengibarkan bendera merah putih serta papan berisi tulisan stop pelaksanaan pekerjaan sebelum ada penyelesaian kepada masyarakat, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2007/PP 56 Tahun 2009. 

Aksi warga ini pun sempat mengundang perhatian dan tak urung mengundang pihak berwajib, untuk turun kelokasi mereka melakukan aksi guna berjaga-jaga ditempat mereka mendirikan tenda. 

Dari keterangan salah seorang mengaku pemilik tanah bernama Juminten Saragih ( 57) bapak beranak 4 serta bercucu empat yang memiliki lahan seluas 2 rante, yang lahannya dijadikan sebagai lokasi proyek jalur ganda rel kereta api bandara Kuala Namu, sejak 5 bulan lalu lahan persawahaan yang diolah puluhan warga itu, sejak puluhan tahun lalu ditimbun dengan tanah tanpa ada sosialisasi kepada warga pemilik lahan. 

Lanjut Juminten lahan yang ditimbun oleh PT KAI ini mencapai 18 sampai 20 meter dari as (poros ) tengah rel, padahal menurut peraturan bahwa batas hijau rel kereta api kanan dan kiri sepanjang 9 meter. 

Tidak hanya itu PT KAI juga mematok lahan persawahan warga berjarak 50 meter dari rel kereta api, tanpa sepengatahuan warga yang mengolah lahan. 

Seperti yang dialami oleh Hanah (59) ibu beranak 2 ini lahan persawahan miliknya yang sudah dikelola sejak puluhan tahun lalu dipatok PT KAI ,” untuk Desa Aras Kabu ada 51 kepala keluarga ( KK) yang belum menerima ganti rugi,” ungkap Juminten. 

Tidak hanya itu warga pun semakin protes saat PT KAI menawarkan 3 opsi ganti rugi masing-masing ganti rugi berupa uang Rp 500 ribu untuk setiap KK, ganti rugi Rp 1.320.000 per rante, atauganti rugi Rp 10 ribu per meter jalan. 

Tidak satupun opsi tawaran ganti rugi yang ditawarkan PT KAI diterima oleh puluhan warga yang melakukan aksi. 

Menurut Juminten bahwa warga menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,6 juta sampai Rp 2 juta setiap rantenya untuk ganti rugi tanaman yang rusak atau ganti rugi lahan Rp 150 ribu per meternya ,” kalau ganti ruginya hanya Rp 10 ribu per meter jalan, kami mau makan apa,” ungkapnya. 

Lanjut Juminten warga mengharapkan agar PT KAI menyelesaikan ganti rugi lahan yang diolah puluhan warga itu, dengan panjang sekitar 3 km mulai dari stasiun kereta api Aras kabu hingga Jembatan Serdang baru memulai proyek. 

Selain itu agar PT KAI membuat kepastian hukum sampai mana batas lahan mereka sehingga warga tidak ada kekhawtiran lahan meraka akan terus diserobot PT KAI,” sebelum dibangun PT KAI harus menyelesaikan ganti rugi lahan dan menentapkan batas lahan PT KAI,” ungkap Juminten. 

Sementara itu di stasiun kereta api Aras Kabu terlihat pengamanan ketat dilakukan oleh puluhan personil TNI dan Polres DS maupun Polsek Beringin, diantaranya Kabag Ops Polres DS Kompol Joshua Tampubolon dan Kapolsek Beringin AKP Iwan Kurnianto serta petugas polisi khusus kereta api serta Camat Beringin Batara Harahap tampak ikut berjaga-jaga. 

Kepada wartawan Camat Beringin Batara harahap mengungkapkan bahwa sosialisasi telah dilakukan sejak setahun yang lalu. Serta sudah sering dilakukan pertemuan baik di kantor kepala desa, kantor camat, hingga gedung DPRD DS . 

Lanjut Batara Harahap bahwa lahan di Desa Sidourip serta Desa Serdang Kecamatan beringin lahannya telah selesai di ganti rugi ,” sudah ada sosialisasi sejak setahun yang lalu dan sudah sering dilakukan pertemuan. Tali asih sebagai ganti rugi sudah ditawarkan tinggal warga Desa Aras Kabu yang belum menerima ,” ungkap Batara Harahap. 

Sementara itu kepala stasiun kereta api Aras Kabu Edward saat ditemui wartawan tidak bersedia memberikan konfirmasi ,” silahklan langsung ke kantor stasiun Medan ke bagian aset ,” ungkapnya. (KK/Adis)