Kepala BKD Binjai Dituding Tidak Profesional

Medan, (ABP) 

Niat pemerintah pusat untuk objektif, transparan, dan akuntabel dalam penerimaan CPNS 2014, bahkan sampai menggandeng Kejaksaan, Kepolisian, bahkan KPK, ternyata belum didukung aparatur pemerintah daerah yang harusnya melayani dan mengayomi para pelamar CPNS.

Arogansi itulah yang dialami Nuar warga Percut Sei Tuan, dan dikeluhkannya kepada wartawan saat melepas lelah dikawasan Jl. Aksara-Medan, Senin (13/10/2014). 

Nuar mengatakan dirinya tidak mengerti, setelah bersusah payah menembus jutaan antrian warga yang ingin masuk di situs Panitia Nasional (Panselnas), dan berhasil masuk situs Pemko Binjai yang memberikan informasi tentang formasi PNS, serta persyaratan yang diteken oleh Walikota Binjai, Idaham SH dalam format dokumen pdf. Tapi surat lamarannya tidak diterima BKD Binjai, dengan alasan Nuar tidak memiliki nomor registrasi dari BKN lewat situs sscn.bkn.go.id 

“Saya sudah berkali-kali ke Binjai, tapi BKD beralasan saya tidak punya nomor register dari sscn.bkn.go.id. Dibilang pegawainya saya gagap teknologi. Padahal sudah jelas nomor registrasi saya lewat nomor induk kependudukan yang dicetak situs sscn.bkn.go.id. Tapi mereka tidak mau mengerti, dan saya dianggap tidak punya hak untuk ikut ujian”, keluh Nuar. 

Ketua LSM Kesejahteraan Rakyat, M. Syafii Harahap, yang mendapat keluhan Nuar tadi coba menanyakan hal tersebut kepada Kepala BKD Kota Binjai, Amir Hamzah. Pejabat tersebut bersikukuh Nuar tidak bisa ikut ujian karena tidak terdaftar di sscn.bkn.go.id. Dan belakangan Amir Hamzah beralasan, pendaftaran sudah ditutup 30 September lalu (tertera di situs online). “Tidak bisa ikut ujian, kalau keberatan buatlah surat ke Panselnas dan BKN”, kukuh Amir Hamzah. 

Bahkan sebut Syafii kepada wartawan, Amir Hamzah tidak mau diklarifikasi, jika Nuar bukan ingin mendaftar, tapi bisa ikut ujian dengan nomor induk kependudukan yang dimilikinya seperti yang tertera dalam situs sscn.bkn.go.id “Hingga pendaftaran ditutup 30 September 2014 lalu Nuar belum juga mendapatkan password dari sscn.bkn.go.id. Tapi dua hari sebelumnya tanggal 28 September 2014, Nuar mengirimkan berkas dirinya seperti yang disyaratkan surat Walikota Binjai dengan melampirkan NIK yang dikeluarkan oleh sscn.bkn.go.id via pos, karena tidak diterima PNS BKD Binjai”, tutur M. Syafii Harahap. 

Disebutkan Syafii, jika Nuar tidak bisa masuk situs sscn.bkn.go.id, formasi PNS dalam format pdf. Dan saat ini bila Nuar masuk dalam situs sscn.bkn.go.id, tertera tulisan “Pendaftaran untuk instansi ini telah ditutup. Jika anda ingin mencetak ulang kartu registrasi silahkan klik OK. “NIK Nuar itulah yang menjadi nomor ujian, karena lewat NIK itu dia mendaftar. Koq malah Kepala BKD mengatakan laporkan masalah itu kepada Panselnas, jutaan orang mengalami masalah password ini, jika tidak tahu masuk dengan NIK, entah kapan panitia lewat situs sscn.bkn.go.id, akan menjawab keluhan Nuar”, papar M. Syafii Harahap, menyayangkan sikap pejabat yang gagap teknologi tadi. 

Syafii menduga banyak pelamar CPNS Kota Binjai yang mengalami nasib serupa seperti Nuar, dan bakal gagal ikut ujian karena tidak profesionalnya, oknum Kepala BKD Kota Binjai. Karenanya M. Syafi Harahap menyarankan, agar Walikota Binjai, Idaham SH, mengevaluasi kinerja Kepala BKD, dan menggantinya dengan pejabat yang lebih layak dan memahami etos kerja dalam melayani publik. 

“Tidak pantas seorang kepala badan yang menangani penerimaan CPNS, tidak memahami proses kerja teknologi informasi. Atau memang ada apanya, dalam sikapnya itu”, keras M. Syafii Harahap. Seraya berjanji menindaklanjuti kasus Nuar tadi, kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait. 

Kepala BKD Binjai yang coba dikonfirmasi wartawan dikantor BKD Jl. WR Mongonsidi Binjai, Senin siang, (13/10/2014) tidak berada ditempat karena sedang mengikuti rapat di kantor Walikota Binjai. Demikian juga ketika ditelepon dan ditinggali pesan singkat elektronik di selulernya 0812603xxxx, tidak menjawab panggilan dan pesan singkat wartawan. Dan ketika dikejar ke kantor Walikota, rapat sudah usai sementara Kepala BKD sudah tidak ada lagi diruangan rapat kantor walikota. (yan)