Foto ‘Syur’ Mirip Kadisdik Sumatera Utara Tersebar

ASBAK Tantang KPK Tindak Dugaan Korupsi Berjamaah di Pemprovsu 

Medan,(ABP)

Aliansi Sumut Bersih Anti Korupsi (ASBAK) menantang tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mensosialisasikan pencegahan dan penindakan korupsi sekaligus metode penghitungan standar pada ABPN dan APBD di ruang paripurna DPRD Sumut, Rabu (22/19/2014). Tantangan itu dilakukan melalui unjukrasa sekaligus menunjukkan foto syur mirip Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdik Sumut) Drs Masri MSi dengan seorang wanita muda serta foto Gubernur Sumut (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho dengan seorang wanita yang diduga merupakan isteri mudanya.
Unjuk rasa tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Sumut, Parlinsyah Harahap, SE dan anggota dewan, Mustofawiyah Sitompul. 

Dengan "semangat 45", salah seorang peserta aksi itu menyatakan, beberapa waktu lalu beredar foto Gubsu bersama wanita lain yang menebarkan kemesraan, hari ini salah seorang bawahannya yang diduga Kadis Pendidikan Sumut juga tak mau kalah dengan melakukan perbuatan lebih dashyat. Agak vulgar. Kelakuan ini ibarat pepatah, 'guru kencing berdiri, murid kencing berlari'. 

Menurut mereka, banyaknya permasalahan di Sumut, merupakan dampak dari langkah Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 

Sejumlah anggaran diduga dikorupsi sejak tahun 2011, katanya. Diantaranya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bantuan Daerah Bawahan (BDB) kabupaten/kota, Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Massa ASBAK berunjuk rasa di tangga dewan saat tim KPK berada di 
DPRD Sumut.

"Kami sudah tiga kali melakukan aksi ini, namun hingga kini tidak ada tindaklanjut dari 100 anggota DPRD Sumut priode 2014-2019 yang baru dilantik 15 September 2014 lalu," kata mereka. 

Disebutkan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Gubsu diantaranya, BUMD PT.Bank Sumut, dimana penyertaan modal kepada PT.Bank Sumut sebesar Rp.537.740.888.779. 

Namun faktanya bank ini mengaku hanya menerima Rp .456.548.520.000, dengan selisih Rp. 81.192.368.779 seperti temuan BPK RI. Hingga kini proses hukumnya tidak jelas. 

"Setidaknya ada konspirasi yang dilakukan Panitia Anggaran (Panggar) dan pimpinan DPRD Sumut serta Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TPAD) Pemprovsu yang diketuai Sekdaprovsu, H.Nurdin Lubis dan Sekretaris TAPD, Baharuddin Siagian serta Kabrio Keuangan Provsu," katanya seraya menambahkan, bahwa pada APBD 2012, proses penyusunan angaran BDB dan Bansos oleh TAPD tidak sesuai dengan ketentuan dan diduga telah melanggar peraturan. 

Hal itu terbukti dengan keluarnya Notis KPK. Dalam Notis KPK untuk APBD 2012, terkuak dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Sumut senilai Rp.93 miliar lebih.Bahkan dana Bansos juga tidak melalui KUA-PPAS. 

Lebih jauh disebutkan, penyusunan anggaran belanja hibah dan bansos tahun 2012 sebesar Rp. 2.172,530,902.000,- diduga telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Np.32 tahun 2011, Tentang Pemberian Hibah dan Bansos dengan klasifikasi Belanja Hibah total sebesar Rp. 2.058.111.202.000 dan Bansos sebesar Rp.87.419.700.000. 

Saat itu Gubsu juga mengeluarkan Pergub No.76 tahun 2012 Tentang Belanja Hibah dan Bansos melalui masing-masing SKPD dan dievaluasi sebelum dicairkan. Faktanya, pencarian Belanja Hibah dan Bansos tidak melalui proses evaluasi SKPD. 

Diduga anggaran yang sudah dicairkan itu untuk biaya kampanye Gatot-Erry menjelang Pemilukada Sumut dua tahun lalu. Sementara untuk alokasi BDB kepada 33 kabupaten/kota terindikasi korupsi yang sangat signifikan angkanya. 

Fee 7 Persen 

Begitu juga dengan APBD tahun 2012 untuk RS Haji Medan sebesar Rp. 4 miliar dengan kegiatan pengadaan obat pasien senilai Rp.1,7 miliar diduga fiktif dilaksanakan dengan modus bayar hutang pihak ketiga, meminjam perusahaan PT.Basnita. 

"Bahkan untuk pengusulan BDB juga harus mengeluarkan fee hingga 7 persen," tandasnya. Lebih jauh dikatakan, dari keseluruhan dugaan korupsi, Gatot Pujo Nugroho diduga menggunakan tangan-tangan orang kepercayaannya baik dari APBD maupun jual beli jabatan. 

Orang-orang kepercayaan Gatot adalah Fajar Arifianto, Zulkarnaen alias Zul Jenggot, Agus Purwanto alias Gus Pur, Chandra, dan Yoda (kader PKS yang juga pengurus Pemuda Keadilan Sumut). 

Dalam pernyataan sikap ASBAK juga disebutkan nama-nama yang diduga menjadi koordinator fee 7 persen dari DPRD Sumut, seperti Budiman Nadapdap dari PDI Perjuangan dan Zulkifli Effendi dari Hanura serta Sekda Provsu, Nurdin Lubis dan mantan Kabiro Keuangan Provsu, Baharuddin Siagian yang kini menjabat sebagai Kadispora Sumut. 

Sekaitan itu ASBAK menyatakan sikap diantaranya meminta dan mendesak KPK agar mengusut tuntas semua dugaan korupsi yang didudga melibatkan Gubsu beserta kaki tangannya yang telah dilaporkan oleh kawan-kawan Cipayung Plus, mengganti Kadis Pendidikan Sumut yang diduga terlibat skandal dengan wanita muda dan berujung beredarnya foto 'syur' mirip Kadis, serta mendesak anggota DPRD Sumut yang baru dilantik untuk mengambil sikap atas permasalahan di Sumut yang melibatkan Gubsu. 

Pernyataan sikap ASBAK itu terdiri dari OMMBAK Sumut yang ditandatangani Ahmad Suhaji, AMPUN, Fadillah Akbar, GEMA Sergai, Aryo Sungkono, AMPER Sumut, Ade Syahputra dan FORMALINSU, Faisal Nasution. 

Awalnya, pengunjuk rasa hanya menunjukkan foto-foto mirip Kadis Pendidikan Sumut sedang dicium wanita, namun menjelang sore, salah seorang diantaranya menambahi dua foto dengan yang agak panas. (vandey)