Tidak Ada Pungutan Liar di Bandara KNIA

Medan,(ABP) 

Komisi D DPRD Sumut meminta pihak PT.Angkasa Pura II dapat mengembalikan kesepakatan 10 Juni 2014 yang intinya tidak ada pungutan liar (pungli) di area line 2 Bandara KNIA. 

RDP KOMISI D DPRD SUMUT: Tampak dalam gambar suasana RDP Komisi D DPRD
Sumut bersama PT.Angkasa Pura II, Asperindo Sumut, Adban KNIA dan
sejumlah perwakilan penerbangan di Sumut.

Karena kutipan retribusi sebesar Rp.350 per Kg dirasakan sangat memberatkan pengusaha pengiriman express di Sumut. 

"Kita juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Direksi PT.Angkasa Pura di Jakarta, tapi sepertinya tak digubris. Jadi kita mengingatkannya kembali demi kelancaran bersama," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Restu Kurniawan saat membacakan kesimpulan RDP bersama PT.Angkasa Pura II, Adban, Asperindo Sumut dan pihak penerbangan di gedung dewan,Kamis (4/9). 

Kesimpulan lainnya dalam RDP adalah menyangkut keamanan di Bandara KNIA yang dirasakan perlu menambah fasilitas x ray di line 2. Kendati pihak penerbangan lebih suka tak ada yang nama line 2 karena hanya menambah beban biaya. 

 "Sebenarnya banyak cara untuk memenuhi keamanan tanpa menambah biaya dan memberatkan stake holder yang ada di Bandara KNIA," katanya. 

Sebelumnya, anggota dewan dari Partai Demokrat, Guntur Manurung dan Mustofawiyah Sitompul mempertanyakan timbulnya kebijakan kutipan Rp.350 per Kg untuk jasa pengiriman di line 2 yang diduga dilakukan PT.Angkasa Pura II. 

Kutipan tersebut merupakan pungli karena tanpa dilandasi payung hukum, Perda. Komisi D DPRD Sumut juga akan melanjutkan masalah ini ke ranah hukum. 

Namun Said dari PT.Angkasa Pura II menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Karena pihaknya sama sekali tidak mengetahui adanya kutipan tersebut yang sudah berjalan. 

"Untuk itu kita harus mencari duduk masalah yang benar," tambahnya. Mustofawiyah saat itu berjanji akan terus mengejar masalah tersebut kendati sebagian besar dewan di Komisi D DPRD Sumut tidak terpilih lagi. 

"Karena saya dan Guntur Manurung akan duduk kembali di komisi ini," kata Mustofawiyah, politisi Partai Demokrat. (dey)